SLEMAN – Komitmen Kabupaten Sleman dalam membangun ketahanan pangan berbasis kalurahan kembali ditegaskan melalui kunjungan lapangan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Kamis (9/7/2026), di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinas PMK Kabupaten Sleman, Agung Dwi Maryoto, SH, M.Si. , didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Ekowati, SH , Kasi Pengembangan Potensi Masyarakat Siska Wulandari, S.Kom., MM , serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Sleman Agung Margandhi, SE, MM Turut hadir jajaran pamong Kalurahan Widodomartani, pengelola dan pegawai BUMKal, serta Pendamping Desa yang selama ini mendampingi pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memastikan secara langsung implementasi program ketahanan pangan di tingkat kalurahan sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi Apresiasi Widya Manggala Praja (WMP) Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 , khususnya pada kategori Inovasi Ketahanan Pangan Terbaik .
Dalam arahannya, Sekretaris Dinas PMK Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa ketahanan program pangan tidak hanya diukur dari keberhasilan menghasilkan komoditas pangan, tetapi juga dari program keberlanjutan, inovasi, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi antara pemerintah kalurahan, BUMKal, kelompok masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kunjungan ini bukan sekedar pemantauan, namun menjadi ruang pembelajaran bersama untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kalurahan harus mampu menunjukkan inovasi, kemiskinan, dan dampak ekonomi yang dirasakan warga,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, tim juga menyampaikan materi sosialisasi mengenai Apresiasi Widya Manggala Praja DIY 2026 , sebuah program yang diberikan Pemerintah Daerah DIY yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta inovasi ketahanan pangan di kalurahan dan kelurahan. Program ini menjadi instrumen evaluasi sekaligus bentuk apresiasi atas kinerja terbaik pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Berdasarkan pedoman pelaksanaan, kategori Inovasi Ketahanan Pangan Terbaik menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu ketersediaan (ketersediaan) melalui peningkatan produktivitas dan inovasi pangan, keterjangkauan (aksesibilitas) melalui dukungan anggaran, kelembagaan, dan kemitraan, serta pemanfaatan (utilisasi) yang menilai pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan hasil produksi, dan ketahanan program. Penilaian dilakukan melalui evaluasi administrasi dengan bobot 40 persen dan wawancara sebesar 60 persen.
Dalam dialog bersama pengelola BUMKal dan pemerintah kalurahan, tim Dinas PMK memberikan berbagai masukan terkait penguatan tata kelola kelembagaan, penyempurnaan dokumentasi administrasi, hingga strategi pengembangan usaha pangan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendamping Desa juga diharapkan terus berperan aktif mendampingi kalurahan agar seluruh indikator penilaian dapat terisi secara optimal.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Ekowati, SH, menekankan bahwa keberhasilan ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kalurahan, tetapi merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, setiap inovasi yang telah berjalan perlu didokumentasikan dengan baik sebagai bukti keberhasilan sekaligus praktik baik yang dapat direplikasi di kalurahan lainnya.
Sementara itu, TAPM Kabupaten Sleman, Agung Margandhi, SE, MM, menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyediaan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa program benar-benar berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, keberhasilan sebuah kalurahan akan menjadi inspirasi bagi kalurahan lainnya dalam mengembangkan model ketahanan pangan yang adaptif dan berkelanjutan.
Melalui kunjungan lapangan ini, Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan komitmennya untuk terus menghadirkan pelatihan yang substantif, memastikan setiap program ketahanan pangan berjalan efektif, serta mempersiapkan wakil terbaik Kabupaten Sleman dalam ajang Apresiasi Widya Manggala Praja DIY Tahun 2026 . Semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, BUMKal, pendamping desa, dan diharapkan mampu melahirkan inovasi yang tidak hanya meraih prestasi, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Posting Komentar