Progres Pengajuan Badan Hukum BUMDes Sleman Capai 83 Persen, Percepatan Terus Didorong

 

Sleman, 16 April 2026 — Upaya legalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sleman menunjukkan perkembangan signifikan. Berdasarkan data terbaru per 16 April 2026, sebanyak 71 BUMDes dari total 86 telah resmi berbadan hukum, atau mencapai 83 persen dari keseluruhan.

Capaian ini merupakan bagian dari implementasi amanat regulasi nasional, yakni Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021, yang mewajibkan seluruh BUMDes memiliki badan hukum sebagai dasar penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha desa.

Secara wilayah, sejumlah kapanewon telah mencapai 100 persen legalisasi, di antaranya Gamping, Minggir, Seyegan, Mlati, Berbah, Prambanan, Ngemplak, Tempel, dan Cangkringan. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah kalurahan dan pengelola BUMDes dalam mempercepat proses legalitas.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kapanewon dengan progres yang perlu ditingkatkan. Moyudan dan Kalasan misalnya, baru mencapai 25 persen, sementara Godean, Ngaglik, Sleman, Pakem, Depok, dan Turi berada pada kisaran 60–80 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian bersama, mengingat status badan hukum sangat penting bagi BUMDes untuk:

• memperluas akses kemitraan dan investasi,
• meningkatkan kepercayaan publik dan lembaga keuangan,
• serta memperkuat tata kelola usaha yang profesional dan akuntabel.

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) bersama pemerintah daerah terus mendorong percepatan proses pengajuan badan hukum, baik melalui pendampingan teknis, fasilitasi administrasi, maupun koordinasi lintas sektor.

Dengan capaian 83 persen ini, Kabupaten Sleman optimistis seluruh BUMDes dapat segera menyelesaikan proses legalisasi dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mendorong kemandirian ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Panen Perdana BUMKal “Cahaya Selo”: Dari Lahan Tidur Jadi Ladang Harapan di Selomartani

 

SLEMAN – Suasana penuh semangat dan kebanggaan menyelimuti area pertanian di Kalurahan Selomartani, Sleman, Rabu (15/4/2026). Hari itu menjadi momen bersejarah bagi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) “Cahaya Selo” yang sukses menggelar panen raya perdana budidaya jagung sebagai bagian dari program ketahanan pangan desa.

Acara ini dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari pemerintah kalurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, unsur TNI-Polri, hingga pendamping desa dan kelompok tani. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan kuatnya kolaborasi dalam membangun kemandirian ekonomi desa.

Lurah Selomartani dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pengelola BUMKal. Ia menilai keberhasilan panen ini bukan sekadar hasil pertanian, tetapi bukti nyata transformasi lahan tidak produktif menjadi lahan subur yang bernilai ekonomi.

“Ini momen yang membahagiakan. Dengan penyertaan modal sebesar Rp315 juta, baru sekitar Rp80 juta yang dimanfaatkan, namun hasilnya sudah terlihat. Bahkan hasil panen ini sudah diminati pembeli. Ke depan, masih ada potensi sekitar 3 hektare tanah kas desa yang bisa dioptimalkan,” ujarnya.

Dari sisi pertahanan dan ketahanan wilayah, Danramil Kalasan menegaskan bahwa program ketahanan pangan merupakan bagian dari agenda nasional. Ia mengapresiasi langkah Selomartani yang dinilai berhasil memanfaatkan potensi pertanian secara optimal.

“Selomartani sudah membuktikan bahwa ketahanan pangan bisa diwujudkan dari desa, dengan memanfaatkan potensi yang ada,” tegasnya.

Perwakilan Dinas PMK Kabupaten Sleman turut memberikan pandangan inspiratif. Menurutnya, panen ini bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga “panen keberanian” dalam mengambil keputusan besar mengubah lahan tidur menjadi produktif.

“Ini bukti nyata bahwa program nasional bisa diwujudkan dari desa. Silakan terus berinovasi dan kembangkan potensi yang ada,” pesannya.

Sementara itu, Kepala UPTD BP4 Wilayah Kalasan menyoroti pentingnya optimalisasi lahan di tengah berkurangnya luasan lahan pertanian di Sleman.

“Dulu lahan hijau di Sleman sekitar 18.000 hektare, sekarang tinggal 15.000 hektare. Maka momentum seperti ini harus terus didorong, agar lahan yang belum termanfaatkan bisa dioptimalkan,” ungkapnya.

Panen raya ini menjadi simbol kebangkitan ekonomi desa berbasis potensi lokal. BUMKal “Cahaya Selo” berhasil menunjukkan bahwa dengan kolaborasi, keberanian, dan pengelolaan yang tepat, desa mampu menjadi motor penggerak ketahanan pangan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, Selomartani diharapkan tidak hanya menjadi contoh di tingkat kapanewon, tetapi juga inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Sleman dan sekitarnya (guns)

“Dari Kandang Puyuh Menuju Kemandirian Pangan: Monev BUMKal Wijasena Jadi Ruang Belajar Bersama”

Sleman, 14 April 2026 – Suasana hangat dan penuh semangat tampak di Kalurahan Glagaharjo saat tim monitoring dan evaluasi (monev) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman melakukan peninjauan langsung ke unit usaha BUMKal Wijasena, Selasa (14/4).

Kegiatan monitoring ini dipimpin oleh Siska Wulandari, S.Kom., M.M bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Sleman. Kehadiran tim disambut langsung oleh Lurah Glagaharjo, Suroto, S.H, didampingi jajaran pamong kalurahan serta pengurus BUMKal Wijasena.

Fokus utama monev kali ini adalah meninjau pelaksanaan program ketahanan pangan melalui pembangunan dan pengembangan unit usaha peternakan puyuh yang dikelola oleh BUMKal Wijasena.

Program ini merupakan bagian dari pemanfaatan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp204 juta, yang telah direalisasikan secara penuh dengan capaian fisik 100 persen .

Di lokasi, tim monev melihat langsung kondisi kandang puyuh yang telah berdiri kokoh seluas 200 meter persegi, lengkap dengan fasilitas pendukung serta kapasitas ternak mencapai lebih dari 6.000 ekor puyuh .

Ketua tim monitoring, Siska Wulandari, menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih BUMKal Wijasena. Menurutnya, program ini tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus terus didorong hingga menghasilkan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

“Kami melihat ini sudah berjalan baik dari sisi perencanaan hingga realisasi. Tantangan berikutnya adalah bagaimana pengelolaan usaha ini benar-benar produktif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan kalurahan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan manajemen usaha, pencatatan keuangan yang tertib, serta monitoring berkala agar unit usaha ini terus berkembang.

Sementara itu, Lurah Glagaharjo, Suroto, S.H menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan pendampingan dari Dinas PMK dan TAPM Kabupaten Sleman. Ia menegaskan bahwa BUMKal menjadi salah satu pilar penting dalam menggerakkan ekonomi kalurahan.

“Kami berharap melalui kegiatan seperti ini, kami tidak hanya dievaluasi, tetapi juga mendapatkan arahan dan penguatan. BUMKal Wijasena ini kami dorong menjadi motor penggerak ekonomi, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan di Glagaharjo,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa keberadaan usaha peternakan puyuh ini diharapkan mampu membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Diskusi antara tim monev, pemerintah kalurahan, dan pengurus BUMKal berlangsung cair dan konstruktif. Berbagai masukan strategis muncul, mulai dari penguatan tata kelola usaha, optimalisasi produksi, hingga peluang pengembangan pasar hasil ternak.

Monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum penting, tidak hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai ruang belajar bersama untuk memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan langkah yang semakin terarah, BUMKal Wijasena diharapkan mampu tumbuh menjadi contoh praktik baik pengelolaan usaha desa yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Evaluasi dan Penyegaran, TAPM Sleman Tata Ulang PIC Program dan Korwil”

 

SLEMAN, 10 April 2026 - Rapat koordinasi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat  (TAPM) Kabupaten Sleman yang digelar di Markas TPP Kompleks GOR Pangukan berlangsung dengan suasana penuh refleksi sekaligus semangat pembenahan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Koordinator Kabupaten, Margiyanto, S.E., dan dihadiri oleh seluruh TAPM. Satu peserta, Pandu Budi, berhalangan hadir karena bertepatan dengan tugas menghadiri Musyawarah Kalurahan (Muskal) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMKal di Candibinangun, Pakem.

Dalam arahannya, Margiyanto menegaskan pentingnya melakukan “kocok ulang” baik pada PIC program maupun koordinator wilayah sebagai langkah penyegaran organisasi. Hal ini dinilai perlu mengingat dalam satu tahun terakhir, progres pendampingan khususnya dalam pengawalan program  dirasakan mengalami penurunan dan bahkan tertinggal dibandingkan dengan kabupaten lain.

Menurutnya, tantangan yang semakin kompleks menuntut pola kerja yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap pendamping diharapkan mampu meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta menjaga ritme kerja agar tetap adaptif terhadap dinamika di lapangan.

“Pendampingan tidak boleh berjalan biasa-biasa saja. Kita harus mampu menunjukkan kinerja yang berdampak nyata. Ini bukan sekadar tugas, tetapi bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga kepercayaan negara,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa seluruh jajaran TPP mulai dari TAPM, Pendamping Desa (PD), hingga Pendamping Lokal Desa (PLD) memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan dan program dari Kementerian Desa. Oleh karena itu, setiap arahan yang turun secara berjenjang harus ditindaklanjuti dengan cermat, cepat, dan tepat.

Lebih jauh, Margiyanto menekankan pentingnya menjaga marwah Kementerian Desa dengan bekerja penuh integritas dan dedikasi. Kepercayaan yang telah diberikan kepada para pendamping harus dijawab dengan kinerja yang profesional dan bertanggung jawab.

Tak hanya itu, ia juga mengajak seluruh TPP untuk terus memperkuat sinergi dengan para mitra kerja di tingkat kalurahan, kapanewon, hingga pemerintah daerah. Hubungan yang harmonis dan kolaboratif dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan berbagai program pembangunan desa.

“Sinergi adalah kunci. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kekompakan internal TPP dan hubungan baik dengan pemerintah daerah akan menentukan keberhasilan program yang kita jalankan,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan kembali langkah, memperbarui semangat, dan mempertegas komitmen bersama. Dengan penyegaran struktur dan penguatan kolaborasi, diharapkan seluruh jajaran TPP Kabupaten Sleman mampu kembali meningkatkan kinerja pendampingan dan berkontribusi nyata dalam menyukseskan program pembangunan desa, sejalan dengan visi besar pemerintah dalam Asta Cita.(guns)

BUMKal Remboko Sumberrejo Tempel Gelar Musyawarah Pertanggungjawaban: Evaluasi Usaha dan Siapkan Inovasi Baru

 

TEMPEL, SLEMAN, 10 April 2026 – Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Remboko Kalurahan Sumberrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan usaha. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari mekanisme tata kelola BUMKal yang transparan, akuntabel, serta partisipatif dalam mendorong penguatan ekonomi kalurahan.

Dalam sambutannya, Lurah Sumberrejo menyampaikan bahwa BUMKal Remboko telah berupaya menjalankan berbagai unit usaha secara maksimal. Meskipun demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengelolaan usaha yang perlu mendapat perhatian bersama.

“BUMKal sudah berupaya maksimal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila masih terdapat kekurangan, kami mohon bimbingan dan pendampingan dari Pemerintah Daerah maupun para pendamping desa agar ke depan bisa lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya musyawarah tersebut sebagai bentuk pelaksanaan mekanisme kelembagaan yang baik.

“Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan musyawarah kalurahan sebagai bagian dari proses yang harus dilalui dalam pengelolaan BUMKal. Harapannya, BUMKal dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Direktur BUMKal Remboko dalam paparannya menjelaskan sejumlah unit usaha yang telah dijalankan, antara lain usaha perdagangan pupuk, unit perikanan, serta pengembangan UMKM. Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa unit usaha menghadapi tantangan yang cukup signifikan.

Untuk unit perdagangan pupuk, direncanakan akan dihentikan karena dinilai tidak memberikan keuntungan yang optimal. Sementara itu, unit usaha perikanan menghadapi kendala konflik dengan petani terkait ketersediaan air, sehingga keberlanjutannya perlu dikaji ulang.

Di sisi lain, unit usaha UMKM dinilai cukup menjanjikan dengan penerapan konsep kerja sama berbasis bagi hasil (sharing keuntungan). Meski demikian, usaha ini masih menghadapi tantangan, seperti belum konsistennya pasar, keterbatasan lahan parkir, serta kebutuhan peningkatan promosi dan perbaikan sarana prasarana.

Sebagai langkah pengembangan ke depan, BUMKal Remboko merencanakan inovasi usaha baru berupa budidaya melon dengan sistem hidroponik berbasis greenhouse. Usaha ini akan dilaksanakan dengan skema sewa lahan, sebagai bentuk optimalisasi potensi usaha yang lebih adaptif dan berorientasi pasar.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Siska Wulandari, S.Kom., M.M., menekankan pentingnya penguatan tata kelola BUMKal yang profesional serta berbasis pada potensi dan kebutuhan lokal.

“BUMKal harus mampu membaca peluang usaha yang realistis dan berkelanjutan. Selain itu, tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Senada dengan itu, Jawatan Kemakmuran Kapanewon Tempel, Endi Aviata Valentine, S.E., M.M., juga memberikan dorongan agar BUMKal terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Evaluasi seperti ini sangat penting untuk memastikan arah pengembangan usaha BUMKal tetap on track. Ke depan, perlu penguatan perencanaan bisnis yang matang serta sinergi dengan stakeholder agar usaha yang dijalankan benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.

Musyawarah ini diharapkan menjadi momentum evaluasi sekaligus perumusan strategi baru bagi BUMKal Remboko untuk terus berkembang, adaptif terhadap tantangan, serta mampu menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat kalurahan.(guns)

Kejar Target, Bangun Asa: Pengelola BUMDes Sleman Didorong Tertib LPJ dan Perkuat Jejaring Usaha

 Sleman, 9 April 2026 — Upaya memperkuat tata kelola dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terus didorong melalui kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengelola BUMDes se-Kapanewon Sleman. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kapanewon Sleman ini menjadi momentum penting untuk mempercepat penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sekaligus memperluas jejaring bisnis BUMDes.

Acara dibuka secara resmi oleh Panewu Sleman, Rasyid Ratnadi Sosiawan, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya profesionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Ia berharap BUMDes di wilayah Sleman tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang menjadi motor penggerak ekonomi kalurahan.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Rustini ini menghadirkan narasumber utama, Agung Margandhi, yang menyampaikan materi terkait laporan pertanggungjawaban BUMDes. Dalam paparannya, Agung menyoroti bahwa hingga awal April 2026, baru 2 dari 5 kalurahan di Kapanewon Sleman yang telah menyelesaikan LPJ BUMDes.

“LPJ bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi dokumen penting dalam menilai kinerja dan akuntabilitas BUMDes, termasuk sebagai syarat utama dalam proses pemeringkatan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa aplikasi pemeringkatan BUMDes akan ditutup secara sistem pada 18 April 2026. Sementara itu, terdapat lebih dari 20 dokumen yang harus diunggah dalam proses tersebut, sehingga membutuhkan waktu dan ketelitian. Oleh karena itu, seluruh pengelola BUMDes dihimbau untuk segera menyelesaikan LPJ dan dokumen pendukung lainnya agar tidak tertinggal dalam proses pemeringkatan.

Tidak hanya fokus pada aspek administrasi, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber kedua, Agus Kholiq, yang memberikan materi tentang model pengembangan bisnis dan penguatan jejaring dengan pihak ketiga. Ia menekankan bahwa BUMDes perlu adaptif dan inovatif dalam mengembangkan unit usaha, serta mampu membangun kemitraan strategis.

“BUMDes tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan pihak ketiga menjadi kunci dalam memperluas pasar dan meningkatkan nilai usaha,” jelasnya.

Peserta kegiatan tampak antusias mengikuti setiap sesi, mengingat materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan pengelolaan BUMDes saat ini. Diskusi yang berlangsung interaktif juga membuka ruang bagi para pengelola untuk berbagi pengalaman dan tantangan di lapangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh BUMDes di Kapanewon Sleman dapat segera menuntaskan kewajiban administratif sekaligus memperkuat strategi pengembangan usaha. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya menjadi entitas formal, tetapi benar-benar hadir sebagai pilar ekonomi desa yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan. (guns)

 Syawalan Asosiasi BUMKalma Kabupaten Sleman Pererat Silaturahmi dan Sinergi

Sleman — Asosiasi BUMKalma Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan syawalan pada Rabu, 8 April 2026 bertempat di Pendopo DPRD Kab. Sleman. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antar pengelola BUMKalma Lembaga Keuangan Desa (LKD) se-Kabupaten Sleman.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sleman, Bapak Danang Maharsa, S.E., serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman. Turut hadir pula para Panewu, Lurah selaku penasehat, Koordinator Provinsi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) DIY Bapak Murtodho, S.H., M.Pd., TAPM Kabupaten Sleman, serta seluruh pengelola BUMKalma LKD se-Kabupaten Sleman.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Asosiasi BUMKalma Kabupaten Sleman, Saudara Abdul Hamid Kurniawan, menyampaikan sambutan sekaligus laporan kegiatan. Ia memaparkan berbagai capaian yang telah diraih oleh BUMKalma Kabupaten Sleman, serta menegaskan bahwa kegiatan syawalan ini bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi antar pengelola dan seluruh pihak terkait.

Sementara itu, dalam sambutan dan arahannya, Wakil Bupati Sleman, Bapak Danang Maharsa, S.E., menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih oleh BUMKalma LKD di Kabupaten Sleman. Ia berharap ke depan BUMKalma dapat terus berkembang, semakin profesional, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan pengajian yang disampaikan oleh Ustaz Sugiyono dari Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Dalam tausiyahnya, disampaikan pentingnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga, khususnya melalui momentum syawalan.

Sebagai penutup, kegiatan diisi dengan acara saling bersalaman dan ramah tamah antar peserta. Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan mewarnai seluruh rangkaian acara.

Secara keseluruhan, kegiatan syawalan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan, serta diharapkan mampu semakin memperkuat kebersamaan dan kolaborasi antar pengelola BUMKalma di Kabupaten Sleman.