Yogyakarta — Meski berlangsung secara berani melalui platform Zoom pada Rabu sore, 26 Mei 2026 , suasana Rapat Koordinasi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) se-DIY tetap terasa hangat dan penuh semangat kebersamaan. Rakor yang mempertemukan jajaran TAPM se-Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen dalam menjaga kualitas pendampingan desa di lapangan.
Kegiatan mengangkat tema evaluasi kinerja dan penegasan administrasi TPP , dengan fokus pada pelaporan, validasi bukti kunjungan lapangan, serta rekap rekomendasi pembayaran TPP . Materi disampaikan oleh Murtodo, SH., M.Pd., selaku Korprov P3MD DIY .
Dalam paparannya, Murtodo menegaskan bahwa administrasi bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan bagian dari integritas dan akuntabilitas pendampingan desa. Ia menyebut terdapat tiga pilar utama administrasi TPP , yakni pengiriman laporan rutin, rangkuman kegiatan yang utuh, dan validasi akhir melalui bukti kunjungan lapangan . Bukti kunjungan bahkan dijadikan instrumen utama untuk memvalidasi laporan kegiatan. Tanpa bukti yang sah, kunjungan dinyatakan tidak ada.
Rakor juga menyoroti pentingnya penyusunan Daftar Rencana Pelaksanaan (DRP) yang harus menggambarkan kegiatan secara utuh menggunakan pendekatan 5W1H (What, Who, Where, When, Why, How) serta didukung dokumentasi lapangan yang valid sebagai dasar pengakuan kegiatan dan rekomendasi pembayaran. Hal ini menjadi penekanan penting agar laporan tidak berhenti pada administrasi, tetapi benar-benar mencerminkan realitas pendampingan di lapangan.
Di hadapan peserta, Murtodo mengingatkan bahwa jarak tanggal 1–3 setiap awal bulan merupakan masa krusial bagi TPP untuk memastikan seluruh laporan dan dokumen pendukung telah lengkap dan benar sebelum proses verifikasi tingkat kabupaten dan finalisasi provinsi dilakukan. Hasil verifikasi tersebut secara langsung akan menjadi dasar rekomendasi pembayaran honorarium dan BOP. Informasi ini juga diperkuat dalam alur pelaporan dan verifikasi yang ditampilkan dalam materi rapat.
Tidak hanya membahas mekanisme pelaporan, Rakor TAPM DIY juga menjadi ruang evaluasi terhadap tren kinerja administrasi TPP. Data bulan Januari hingga April menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan relatif stabil pada triwulan pertama, namun terjadi pergeseran yang cukup signifikan pada bulan April, ditandai dengan meningkatnya kasus ketidaksesuaian laporan dan validasi lapangan. Tren visual pada materi menampilkan penurunan kategori “dibayar penuh” serta munculnya peningkatan status pembayaran sebagian, honor saja, hingga tidak dibayar. Temuan tersebut disebut sebagai alarm manajerial yang perlu menjadi perhatian bersama.
Namun dibalik evaluasi dan penegasan administrasi, rakor ini sesungguhnya membawa pesan yang lebih dalam: menjaga marwah pendampingan desa.
“ Kualitas pelaporan dan validitas bukti bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi cerminan tanggung jawab dan profesionalisme pendamping di lapangan, ” menjadi pesan kuat yang mengemuka sepanjang pertemuan.
Rakor yang berlangsung hingga petang itu pun menjadi pengingat bahwa di balik layar laptop dan ruang virtual, para pendamping desa tetap memikul tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik.
Karena pada akhirnya, pendampingan desa bukan hanya soal hadir di lapangan, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan melalui kerja yang tertib, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan .
Posting Komentar