Sleman – Upaya memperkuat peran Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebagai penggerak ekonomi lokal terus dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMKal yang mengangkat tema "Praktik Baik dan Strategi Pendampingan Pengembangan BUMKal di Kabupaten Sleman" . Kegiatan ini menghadirkan Agung Margandhi, SE., MM., Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Sleman , sebagai narasumber.
Dalam paparannya, Agung Margandhi menegaskan bahwa keberhasilan BUMKal tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal penyertaan, tetapi lebih pada kualitas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, inovasi usaha, serta kemampuan membangun kemitraan yang berkelanjutan.
“BUMKal harus dikelola secara profesional dengan orientasi bisnis yang sehat, namun tetap mengedepankan fungsi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Tata kelola yang baik merupakan fondasi utama dalam membangun lembaga ekonomi desa yang tangguh,” ujar Agung.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Sleman telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam penguatan kelembagaan BUMKal. Seluruh kalurahan telah memiliki BUMKal berbadan hukum, sehingga fokus pendampingan saat ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan, pengembangan unit usaha, penguatan administrasi, serta peningkatan daya saing di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Menurutnya, strategi pendampingan yang diterapkan di Kabupaten Sleman dilakukan secara komprehensif melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola, penyusunan rencana bisnis, penyusunan rencana program kerja, digitalisasi usaha, hingga pengembangan jejaring kemitraan dengan berbagai pihak.
Dalam sesi materi, Agung juga membagikan sejumlah praktik baik (best practice) hasil pendampingan BUMKal di Kabupaten Sleman. Beberapa di antaranya adalah penguatan tata kelola unit simpan pinjam dengan penerapan standar operasional prosedur (SOP), pengembangan usaha pertanian berbasis potensi lokal, pengelolaan wisata desa, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi pelayanan.
Ia menekankan bahwa setiap BUMKal perlu menyusun perencanaan usaha berdasarkan potensi unggulan masing-masing kalurahan, bukan sekedar mengikuti tren usaha yang sedang berkembang. Perencanaan yang matang akan menjadi dasar dalam menentukan arah pengembangan usaha sekaligus meningkatkan kelembagaan.
Selain itu, Agung mengingatkan pentingnya kolaborasi sebagai kunci keberhasilan BUMKal. Pemerintah Kalurahan, Dinas PMK, Pendamping Desa, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dunia usaha, hingga media memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan BUMKal.
“Pendamping hadir bukan untuk menjalankan usaha BUMKal, melainkan menjadi fasilitator, motivator, mediator, sekaligus penguat kapasitas agar pengelola mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan,” jelasnya.
Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, diharapkan para pengelola BUMKal memperoleh wawasan baru mengenai tata kelola organisasi, strategi pengembangan usaha, penyusunan rencana program kerja, digitalisasi usaha, serta penguatan kemitraan sehingga mampu meningkatkan daya saing BUMKal sebagai motor penggerak ekonomi Kalurahan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) dalam mewujudkan BUMKal yang profesional, inovatif, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“BUMKal yang maju bukan ditentukan oleh modal besarnya, melainkan oleh kualitas tata kelola, kepemimpinan, inovasi, serta komitmen seluruh pengelolanya untuk terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalurahan,” tutup Agung Margandhi.
Posting Komentar