SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (Dinas PMK) Kabupaten Sleman terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kalurahan. Bertempat di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman, Dinas PMK menyelenggarakan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) tentang Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting melalui aplikasi e-HDW, yang diikuti oleh seluruh Kader Pembangunan Manusia (KPM) dari 86 Kalurahan se-Kabupaten Sleman.
Kegiatan ini menghadirkan Sigit Praptono, S.T. sebagai narasumber utama yang memberikan penguatan teknis mengenai pemanfaatan aplikasi e-HDW (Electronic Human Development Worker) sebagai instrumen utama dalam pemantauan, pelaporan, serta perencanaan program percepatan penurunan stunting berbasis data di tingkat kalurahan.
Dalam paparannya, Sigit Praptono menegaskan bahwa keberhasilan program percepatan penurunan stunting tidak hanya bergantung pada banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga ditentukan oleh akurasi, kelengkapan, dan kualitas data yang dihimpun oleh Kader Pembangunan Manusia.
"Data yang akurat merupakan dasar dalam menentukan sasaran intervensi. Ketika data valid dan diperbarui secara berkala, pemerintah kalurahan dapat merumuskan program yang tepat sasaran sehingga setiap layanan benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan," jelasnya.
Materi pembinaan difokuskan pada peningkatan kemampuan KPM dalam melakukan pendataan sasaran, pencatatan layanan, validasi data bersama admin kalurahan, hingga pemanfaatan Village Score Card sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai penyelesaian berbagai kendala teknis dalam penggunaan aplikasi e-HDW, mulai dari permasalahan login, validasi data, perubahan data sasaran, hingga proses pencetakan skor konvergensi desa.
Selain aspek teknis aplikasi, narasumber juga menekankan pentingnya memahami karakteristik kelompok sasaran yang meliputi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, anak usia 0–59 bulan, serta keluarga berisiko stunting. Setiap kelompok sasaran memiliki indikator layanan yang harus dipastikan terpenuhi agar intervensi pemerintah berjalan optimal.
Melalui dashboard e-HDW, KPM juga diajak memahami bagaimana capaian pemantauan setiap kalurahan dapat dipantau secara real time, sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui wilayah yang membutuhkan pendampingan lebih intensif maupun kalurahan yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaporan dan pemantauan data.
Tidak hanya berhenti pada proses pendataan, hasil Village Score Card selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar identifikasi permasalahan di lapangan, penyusunan rumusan masalah, hingga penyusunan usulan program dan kegiatan yang akan dibahas dalam Rembuk Stunting dan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan pembangunan kalurahan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan intervensi yang lebih efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui pembinaan ini, Dinas PMK Kabupaten Sleman berharap seluruh KPM semakin memahami peran strategisnya sebagai ujung tombak pendataan dan pemantauan konvergensi stunting di tingkat kalurahan. Dengan kualitas data yang semakin baik, Pemerintah Kabupaten Sleman optimistis upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih terarah, akuntabel, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat untuk mewujudkan generasi Sleman yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting melalui pengambilan kebijakan yang didasarkan pada data yang valid dan terpercaya.
Posting Komentar