Pacitan, 18 Desember 2025 - Debur ombak Pantai Ngiroboyo, Pacitan, seolah menjadi latar yang pas bagi Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Sleman yang digelar selama dua hari, 17–18 Desember. Di tengah suasana pesisir yang sepoi-sepoi dan jauh dari hiruk pikuk kota, para pendamping berkumpul bukan sekadar untuk rapat, tetapi juga menyatukan irama, menyegarkan semangat, dan meneguhkan kembali peran strategis pendampingan desa.
Rakor dibuka dengan sambutan Murtodho, Koordinator Provinsi TAPM DIY, yang baru saja mengikuti Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta pada 7–11 Desember. Ia menyampaikan sejumlah hasil penting, salah satunya terkait pembahasan dan desk Permendes 294. Dalam forum nasional tersebut, seluruh provinsi sepakat bahwa biaya yang selama ini dikeluarkan TPP, terutama Pendamping Lokal Desa (PLD), belum sepadan dengan beban kerja. Oleh karena itu, diusulkan agar honor PLD minimal setara dengan UMK, sebuah aspirasi kolektif yang kini menunggu tindak lanjut kebijakan.
Selain itu, Murtodho juga menyoroti beberapa catatan teknis. Ia mengingatkan masih adanya TPP yang hingga hari terakhir belum mengunggah dokumen pengajuan kontrak, serta perlunya pencatatan atau listing internal bagi TPP Sleman yang telah berhasil melakukan unggah. Ia berharap seluruh TPP Sleman tetap berada “dalam satu gerbong” Kementerian Desa, dengan pengumuman resmi yang direncanakan pada akhir Desember.
Dalam konteks pendampingan, Murtodho menegaskan meningkatnya tren penyalahgunaan APBDes. Karena itu, TPP diminta lebih waspada dan proaktif sejak dini. Pendamping tidak boleh asing terhadap persoalan di desa dampingan. Memasuki 2026, penguasaan wilayah, pemahaman masalah sekecil apa pun, serta dokumentasi yang runtut dan jelas menjadi keharusan. Ia juga memohon sinergi yang lebih kuat dengan Dinas PMK agar TPP dapat mengakses dan memahami rincian keuangan desa, mengingat kewenangan pembukaan dokumen berada di pemerintah daerah.
Di akhir sambutannya, apresiasi disampaikan kepada TPP Sleman atas kekompakan yang selama ini terjaga. Ia berpesan agar pendamping tidak melakukan “blunder”, tidak menutup-nutupi persoalan di kalurahan, dan tetap menjunjung kejujuran dalam pendampingan. Ia juga menyinggung dinamika nasional, termasuk adanya TPP di DIY yang menyurati Presiden terkait aspirasi pengangkatan TPP menjadi PPPK.
Sesi berikutnya diisi oleh Ratna Ningsih, Kasi Keuangan Kalurahan Dinas PMK Kabupaten Sleman. Ia menyampaikan apresiasi dari pimpinan, termasuk Menteri Keuangan Purbaya, atas kinerja para pendamping yang dinilai memberi kontribusi nyata bagi pemerintahan kalurahan. Meski APBD Sleman untuk tahun 2026 mengalami penurunan kegiatan hingga 42 persen, upaya efisiensi pemerintah Daerah imbas penurunan transfer dari pemerintah Pusat.
Ratna menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir, pendekatan langsung ke kalurahan terbukti lebih efektif dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan. Model ini akan kembali diterapkan pada tahun depan. Ia juga mengakui bahwa pada tahun berjalan banyak kalurahan baru menghadapi berbagai persoalan, meskipun pembinaan tetap dilakukan secara intensif. Di akhir penyampaiannya, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh TPP dan mengajak untuk terus berkolaborasi demi penguatan tata kelola kalurahan.
Nuansa Rakor kemudian dilengkapi dengan penyampaian dari HRD, Gatot Ferianto. Ia menginformasikan bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan akan dipotong rutin setiap tanggal 20. Ia juga mengingatkan adanya temuan BPK Pusat terkait DRP, di mana ketidakterpenuhinya hari kerja TPP berpotensi berujung pada pemotongan gaji. Selain itu, ia menjelaskan bahwa gaji Tenaga Ahli memang mengalami potongan cukup besar akibat pajak penghasilan.
Dengan gaya lugas namun penuh kehati-hatian, Gatot juga berpesan agar TPP tidak terlalu “hiperaktif” melaporkan persoalan internal ke pemerintah pusat seperti isu double job yang justru dapat merugikan sesama pendamping.
Rakor ditutup dengan suasana yang jauh dari kaku. Pemberian doorprize hasil swadaya peserta memecah tawa dan menambah keakraban. Di pinggiran Pantai Ngiroboyo, diiringi angin laut yang semilir, Rakor TPP Sleman bukan hanya menjadi ruang evaluasi dan koordinasi, tetapi juga jeda yang menyenangkan tempat menyusun ulang energi, memperkuat solidaritas, dan menatap pendampingan desa ke depan dengan optimisme yang lebih segar.(guns)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar