Yogyakarta - Siang itu, suasana di Hotel Ibis Styles Yogyakarta terasa berbeda. Bukan sekadar ruangan berpendingin udara dengan kursi berjajar rapi, tetapi ruang penuh energi dan cerita. Selasa, 9 Desember 2025, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Kutai Timur berkumpul dalam satu semangat: belajar bersama demi desa yang lebih mandiri.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD yang diselenggarakan oleh LPM Inera Jakarta ini menjadi ruang temu gagasan antara pengalaman lapangan dan konsep penguatan kelembagaan desa. Fokus utama bimbingan teknis kali ini adalah penguatan BUMDes dan Koperasi Desa (Kopdes) sebagai tulang punggung ekonomi desa.
Meski sudah seharian mengikuti rangkaian materi dari berbagai narasumber, wajah-wajah peserta tetap tampak antusias. Tak sedikit yang mencatat, mengangguk setuju, bahkan saling bertukar pandang ketika pembahasan menyentuh realitas desa mereka masing-masing.
Ketika Agung Margandhi, SE, MM mengambil alih sesi, suasana ruangan perlahan mencair. Dengan gaya tutur yang lugas namun santai, ia mengajak peserta melihat kembali posisi strategis BPD dalam perjalanan BUMDes.
“BUMDes itu bukan sekadar unit usaha. Ia lahir dari Musyawarah Desa dan bertanggung jawab kembali ke Musyawarah Desa,” ujarnya.
Kalimat sederhana itu seolah mengingatkan kembali peran penting BPD. Mulai dari pendirian BUMDes, pengangkatan pengelola dan pengawas, penyertaan modal desa, penetapan program kerja, kerja sama dengan pihak ketiga, hingga laporan pertanggungjawaban semuanya bermuara pada forum musyawarah yang di dalamnya BPD memegang peran kunci.
Artinya, BPD bukan sekadar pengawas di pinggir lapangan. Ia adalah bagian dari mesin penggerak.
Sesi tanya jawab pun menjadi momen paling hidup. Salah satu pertanyaan datang dari Iskhak, Ketua BPD, yang desanya dikelilingi perusahaan tambang. Peluang besar ada di depan mata, namun BUMDes belum mampu masuk ke ruang kerja sama tersebut.
Pertanyaan itu langsung mengundang perhatian peserta lain. Banyak yang merasa senasib.
Menanggapi hal itu, Agung kembali menekankan pentingnya sinergi antara Kepala Desa, BPD, dan BUMDes. Menurutnya, ketika Kepala Desa dan BPD solid dalam kebijakan dan visi, BUMDes akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk bermitra dengan pihak ketiga, termasuk perusahaan besar yang beroperasi di wilayah desa.
“Kalau kebijakan desa sudah satu suara, peluang kerja sama itu akan terbuka dengan sendirinya,” katanya, disambut anggukan dan tepuk tangan peserta.
Suasana semakin cair. Gelak tawa sesekali pecah, dipicu oleh celetukan dan humor ringan dari narasumber. Padahal, jam sudah memasuki waktu-waktu rawan kantuk. Namun semangat diskusi justru semakin hangat.
Tepuk tangan kembali menggema ketika moderator harus menghentikan sesi karena keterbatasan waktu. Bukan karena kehabisan pertanyaan, melainkan karena diskusi terasa terlalu seru untuk diakhiri.
Bimtek ini bukan sekadar transfer materi, tetapi ruang refleksi. Bahwa desa bisa mandiri jika semua unsur berjalan seiring. Bahwa BPD bukan hanya pelengkap struktur, melainkan aktor penting dalam memastikan BUMDes tumbuh sehat dan berpihak pada kesejahteraan warga.
Dari ruangan itu, para peserta pulang membawa lebih dari sekadar modul. Mereka membawa semangat baru bahwa kemandirian desa bukan wacana, melainkan kerja bersama yang dimulai dari musyawarah. (guns)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar