Sleman - Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah menjelang akhir tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) menggelar sebuah rapat koordinasi strategis, Senin (8/12/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas PMK ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh tahapan Program Ketahanan Pangan (Ketapang) terlaksana sesuai amanat nasional.
Di tengah dinamika pelaksanaan program di tingkat kalurahan, jajaran Dinas PMK hadir memberikan arah, evaluasi, serta memastikan komitmen bersama agar Sleman dapat menuntaskan target sebelum tahun anggaran berakhir. Acara ini diikuti para lurah, ketua BPKal, serta direktur BUMKal dari kalurahan-kalurahan yang masih memiliki pekerjaan rumah terkait transfer dana dan penyelesaian administrasi.
Sekretaris Dinas PMK, Alhalik, S.Sos., MT, membuka sesi koordinasi dengan laporan yang lugas namun konstruktif. Ia menyoroti bahwa hingga awal Desember, masih terdapat kalurahan yang belum menyelesaikan musyawarah maupun realisasi anggaran Ketapang.
“Program ini merupakan mandatori nasional yang wajib dilaksanakan dan dilaporkan melalui Omspan. Bila tidak segera dituntaskan, akan menjadi catatan dan rekomendasi yang perlu diantisipasi pada tahun 2026,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMK, R. Budi Pramono, S.IP., M.Si, menegaskan kembali posisi penting pemerintah kabupaten dalam sistem pemerintahan berjenjang. Dengan mantap, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan Ketapang bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung agenda ketahanan pangan nasional.
“Ketapang adalah kebijakan nasional yang harus dilaksanakan, tidak dapat ditunda. Pencapaian kabupaten tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab di tingkat kalurahan. Karena itu, hari ini kita melakukan pemetaan menyeluruh guna mengurai permasalahan yang masih terjadi di lapangan,” katanya.
Kedisiplinan, koordinasi, dan ketepatan waktu menjadi tiga kata kunci yang berulang kali ditekankan dalam forum ini.
Sesi inti rapat menampilkan paparan terperinci dari masing-masing kalurahan. Laporan ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan serta langkah-langkah korektif yang telah dan akan ditempuh.
Sendangadi - Keterlambatan sempat terjadi akibat revitalisasi BUMDes. Namun kini seluruh dokumen, termasuk analisa usaha, telah siap. Dana Ketapang yang dikelola BUMDesma sebesar Rp270 juta dan Rp118,33 juta oleh BUMDes dijadwalkan ditransfer minggu ini.
Tegaltirto - Muskal telah selesai. Pergantian pengurus mengakibatkan penyesuaian administrasi, termasuk pembaruan rekening BUMDes. Dana Rp293,5 juta siap digulirkan untuk pengembangan integrated farming.
Jogotirto - Restrukturisasi organisasi BUMDes telah rampung. Pembukaan rekening ditargetkan usai dalam waktu dekat sehingga transfer dapat dilakukan segera. Fokus kegiatan mencakup budidaya bawang merah dan penyediaan benih padi.
Minomartani- BUMDes yang sebelumnya mati suri kini mulai dibangkitkan kembali. Meski muskal belum dilaksanakan, BPKal telah menyatakan kesiapan untuk menggelarnya minggu ini. Dinas PMK menegaskan pentingnya percepatan agar tidak berdampak pada capaian kabupaten secara keseluruhan.
Banyurejo - Tanpa hambatan berarti, transfer dijadwalkan dilakukan Rabu setelah selesainya administrasi pengunduran diri direktur BUMDes yang sebelumnya merangkap BPKal.
Tambakrejo - Administrasi Ketapang telah terpenuhi. Namun, progres pelaksanaan kegiatan masih menunggu penguatan koordinasi internal. Pemerintah kalurahan diminta memastikan kegiatan berjalan optimal mengingat waktu yang semakin terbatas.
Pondokrejo - BUMDes telah direvitalisasi dan rekening baru telah terbit. Penyusunan peraturan kalurahan menjadi tahap akhir sebelum transfer. Program yang akan dijalankan mencakup titik kumpul hasil pertanian dan pengolahan pupuk kandang.
Merdikorejo - Mengalami sedikit keterlambatan akibat revitalisasi. Program budidaya telur omega siap berjalan setelah transfer direncanakan pada Selasa.
Balecatur - Transfer telah dilakukan. BUMDes mengganti fokus usaha menjadi budidaya terong Jepang setelah melakukan penyesuaian rencana bisnis.
Rapat turut dihadiri para pejabat struktural, termasuk Kabid PM Eko Wati, SH; Kasi Keuangan Kalurahan Ratna Ningsih, SE; serta Tim TAPM Kabupaten Sleman.
Menutup rangkaian koordinasi, Dinas PMK menyampaikan bahwa penyelesaian seluruh tahapan Ketapang menjadi prioritas bersama. Setiap kalurahan diharapkan dapat menyelesaikan transfer, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu yang tersisa.
Komitmen yang dibangun dalam ruang rapat ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketahanan pangan bukan sekadar angka pada laporan, tetapi fondasi kesejahteraan jangka panjang.
Dengan kerja bersama, sinergi lintas kalurahan, dan kepemimpinan yang kuat, Pemerintah Kabupaten Sleman optimistis mampu menyelesaikan Program Ketahanan Pangan 2025 dengan baik, tepat waktu, dan akuntabel serta tanpa catatan dari pemerintah pusat.(guns)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar