Berbah, Sleman – Semangat membangun ekonomi desa yang sehat, transparan, dan berkelanjutan terus disampaikan oleh BUMKALMA Purboyo LKD Kapanewon Berbah. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan pada Jumat, 17 Juli 2026, oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM).
Tim Monev terdiri atas Siska Wulandari, S.Kom., MM, Destri Afu, dan Nana Sujarwit dari Dinas PMK Kabupaten Sleman, serta Murtodho, SH, M.Pd. selaku Koordinator Provinsi DIY bersama Agung Margandhi dan Heniasih dari TAPM Kabupaten Sleman.
Kedatangan tim disambut langsung oleh jajaran pengelola BUMKALMA Purboyo LKD. Kegiatan diawali dengan pemaparan perkembangan usaha oleh Direktur BUMKALMA, Aris, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran dokumen administrasi, verifikasi lapangan, serta diskusi terbuka mengenai pencapaian dan tantangan dalam pengelolaan badan usaha.
Saat ini BUMKALMA Purboyo mengembangkan beberapa unit usaha yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, di antaranya Unit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai akses permodalan bagi kelompok perempuan, unit rental mobil, minimarket yang melayani kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi pemasok bahan pokok Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kerja sama operasional dengan SPPG dalam menyediakan makanan bergizi.
Salah satu pencapaian yang mendapat apresiasi dari tim adalah penerapan sistem digital dalam pencatatan keuangan pada seluruh unit usaha. Digitalisasi tersebut diukur mampu meningkatkan administrasi, mempercepat penyusunan laporan keuangan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha.
Kondisi kesehatan keuangan BUMKALMA juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan hasil verifikasi waktu, seluruh pinjaman pada Unit Simpan Pinjam Perempuan masih berada dalam kondisi lancar sehingga tidak terdapat kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) atau kredit macet, dengan tingkat NPL mencapai 0 persen. Capaian ini mencerminkan bahwa mekanisme seleksi penerima manfaat, pendampingan kelompok, dan sistem pengumpulan telah berjalan secara disiplin dan bertanggung jawab.
Meski demikian, pemantauan juga menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan. Tim menemukan bahwa aset kendaraan pada unit rental masih tercatat atas nama pihak lain sehingga perlu segera dilakukan proses balik nama menjadi aset resmi BUMKALMA guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan aset.
Selain itu, kerja sama dengan SPPG dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis telah berjalan dengan baik secara operasional, namun hingga saat ini belum dilengkapi dengan Memorandum of Understanding (MoU). Tim pemberi izin agar legalitas kerja sama segera diselesaikan sehingga hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak memiliki dasar hukum yang jelas.
Monitoring dan evaluasi ini tidak semata-mata bertujuan mencari kekurangan, melainkan menjadi sarana pelatihan agar BUMKALMA semakin kuat, profesional, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan diversifikasi usaha yang terus berkembang, tata kelola keuangan yang semakin modern, serta kondisi keuangan yang sehat, BUMKALMA Purboyo LKD dinilai memiliki fondasi yang kuat untuk terus tumbuh menjadi lembaga ekonomi kalurahan yang adaptif dan berdaya saing.
Melalui tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan, diharapkan BUMKALMA Purboyo LKD dapat menjadi contoh praktik pengelolaan badan usaha milik kalurahan bersama yang mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal di Kapanewon Berbah dan Kabupaten Sleman.
Posting Komentar