Sleman — Upaya memperkuat tata kelola pendampingan desa terus dilakukan melalui koordinasi dan penguatan kapasitas internal. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Sleman menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TPP Kabupaten Sleman pada Jumat, 22 Mei 2026, bertempat di Ruang Pamiranti Hall Lantai IV, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman. Kegiatan tersebut diikuti seluruh TPP Kabupaten Sleman dan turut dihadiri Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kabid PM) Dinas PMK Kabupaten Sleman Ekowati SH,
Antony Bancin Selaku PIC PPM menyampaikan penguatan terkait Penanganan Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat (PPM) dalam pelaksanaan pendampingan desa.
Dalam paparannya, Antony Bancin menegaskan bahwa pengelolaan permasalahan pendampingan tidak hanya berhenti pada penyelesaian kasus, tetapi harus didukung oleh akurasi dan pembaruan data permasalahan secara berkelanjutan. Menurutnya, data menjadi fondasi penting dalam menentukan arah tindak lanjut, mitigasi, hingga penyusunan kebijakan pendampingan.
“Update data permasalahan pendampingan harus terus dilakukan. Jangan sampai ada persoalan yang sudah muncul di lapangan tetapi belum masuk dalam sistem pemetaan masalah. Data yang valid akan menentukan ketepatan penanganan dan langkah penyelesaiannya,” tegas Antony di hadapan peserta rakor.
Ia menjelaskan, dinamika pendampingan desa yang terus berkembang menuntut seluruh pendamping untuk memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan yang muncul, baik yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan kalurahan, kelembagaan ekonomi desa, pengelolaan BUMDes/BUMKal, konflik sosial, hingga berbagai hambatan implementasi program pemberdayaan masyarakat.
Lebih lanjut, Antony mendorong agar setiap TPP aktif melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pelaporan permasalahan secara periodik sehingga proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Rakor tersebut juga menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh TPP Kabupaten Sleman untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme penanganan permasalahan, alur pelaporan, serta strategi mitigasi terhadap potensi persoalan di lapangan.
Sementara itu, kehadiran Kabid PM Dinas PMK Kabupaten Sleman menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan fungsi pendampingan desa, khususnya dalam menjaga kualitas layanan pendampingan dan tata kelola pembangunan berbasis masyarakat.
Suasana diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dan pengalaman lapangan yang disampaikan para pendamping. Beragam dinamika pendampingan yang terjadi di wilayah Sleman menjadi bahan refleksi bersama untuk memperkuat sistem deteksi dini dan penyelesaian masalah.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum untuk mempererat sinergi antarpendamping sekaligus memperkuat peran TPP dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang adaptif, akuntabel, serta responsif terhadap berbagai tantangan di lapangan.
“Permasalahan yang terdokumentasi dengan baik bukan sekadar catatan administrasi, tetapi menjadi kompas dalam menentukan arah pembinaan dan perbaikan pendampingan ke depan,” tutup Antony Bancin.
Posting Komentar