RAKOR PERDANA TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL KABUPATEN SLEMAN

BERSAMA DENGAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN SLEMAN

 

 Sleman, 7 Januari 2026, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) kabupaten Sleman, bapak Budi Pramono, S.IP, MSi memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Tim Pendamping Profesional kabupaten Sleman. Beliau menyampaikan bahwa kabupaten Sleman ada 86 kalurahan dengan potensi dan karakteristik yang berbeda-beda, dalam melaksanakan kegiataan menggunakan dana desa idealnya berfikir kualitas anggaran, tapi faktanya masih normatif dan belum ideal. Tidak mudah mendampingi kalurahan karena varian kalurahan yang berbeda-beda, misalnya sumberdaya manusia pamong yang sudah sepuh, tetapi sekarang ada kebijakan bahwa maksimal pamong berusia 42 tahun saat mendaftar, sehingga sekarang sudah mulai banyak pamong-pamong yang muda. Pendampingan untuk merespon kebijakan yang ada, membutuhkan perlakuan yang berbeda dan membutuhkan kesabaran. Ketika merespon implementasi ketahanan pangan ada yang langsung merespon cepat tetapi ada juga yang masih butuh waktu sampai akhir tahun, perlu selalu diingatkan. Kolaborasi mendampingi kalurahan sangat dibutuhkan kalau dahulu pada tahun 2025 permasalahan yang banyak muncul terkait dengan  tanah kas desa (TKD) tetapi sekarang beralih pada masalah pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan penggelolaan keuangan kalurahan.

Diharapkan dengan adanya pendampingan, kalurahan lebih tertib dalam menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ), kegiatan fisik selesai diharapkan administrasi juga selesai. Tugas pendamping yaitu mengkomunikasikan kepada kalurahan tentang transformasi tata Kelola, beban kerja yang seimbang. Kalau ada masalah-masalah bisa memberikan informasi dan deteksi dini terhadap permasalahan yang ada untuk bisa dibina lebih lanjut. Kalurahan merasakan peran pendamping membantu dan memfasilitasi mewujudkan masyarakat yang berdaya, lebih cepat dan lebih baik.

Selanjutkan koordinator kabupaten Sleman, Margianto, SE, menggarisbawahi arahan dari bapak kepala Dinas PMK bahwa pendamping profesional desa harus mempunyai komitmen untuk mendapingi desa agar mandiri dan integritas yang kuat dalam pendampingan kalurahan termasuk pendampingan peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa.

Koordinator Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Murtodo, SH menyampaikan materi tentang evaluasi kinerja tenaga pendamping professional. Tujuan evaluasi kinerja adalah menilai kinerja TPP dalam melaksanakan tugas pendampingan, mengidentifikasi proses lapangan dan permasalahan TPP dalam melaksanakan tugas pendampingan, memberikan umpan balik kepada TPP berdasarkan capaian kinerja, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kerja TPP, menjadi bahan pertimbangan BPSDM untuk memutuskan kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan TPP. Evaluasi kinerja oleh 3 pihak yaitu Dinas PMD, PPK, Pengguna layanan. Evaluasi dilaksanakan secara periode setiap 3 bulan, memberikan nilai evkin di laman DRP, untuk triwulan ke 4 dilakukan 1 Oktober sd 15 Nopember. Lebih lanjut TPP bisa membaca  Keputusan Menteri Desa No 294 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Sleman, Heniasih, MSi, menyampaikan bahwa kita seharusnya bersyukur masih dikontrak lagi dan mengajak untuk meluruskan niat dalam tugas sebagai pendamping profesional supaya kalurahan yang kita dampingi lebih berdaya dan mandiri. Selanjutkan dalam sebuah tim kerja kapanewon perlu dikembangakan saling menghormati, menyayangi, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Sleman, Tutik Tri Handayani, ST, MM menyampaiakan kepada seluruh TPP untuk melengkapi laporan sarana dan prasarana 2025 serta mengisi google form pemantauan terkait dengan ketahanan pangan. (Heniasih)

Rakor Perdana TPP Sleman 2026: Merajut Komitmen di Tengah Dinamika Kalurahan

Sleman - Ruang Operation Room Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Rabu (7/1/2026), pagi itu terasa lebih hidup dari biasanya. Deretan kursi terisi penuh oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dari berbagai jenjang Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), hingga Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM).

Rapat Koordinasi (Rakor) ini menjadi rakor dan konsolidasi perdana TPP Kabupaten Sleman di tahun 2026, sebuah momentum awal untuk menyatukan langkah di tengah tantangan pendampingan kalurahan yang semakin kompleks.

Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, R. Budi Pramono, S.IP., M.Si., membuka rakor dengan nada reflektif sekaligus apresiatif. Ia mengawali arahannya dengan menyampaikan terima kasih kepada seluruh TPP yang selama ini berkolaborasi erat dengan Dinas PMK dalam mendampingi kalurahan.

“Di Sleman ada 86 kalurahan. Itu artinya ada 86 karakter dan 86 dinamika yang berbeda,” ujarnya.

Menurutnya, dinamika tersebut menuntut TPP memiliki keahlian pendampingan yang matang, bukan sekadar memahami aturan, tetapi juga mampu membaca situasi sosial, budaya, dan tata kelola pemerintahan kalurahan. Pendampingan yang dilakukan TPP menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan kalurahan agar tetap berada pada rel yang benar.

Ia juga mengingatkan bahwa tahun 2025 menjadi tahun yang tidak mudah. Berbagai persoalan muncul, mulai dari siklus perencanaan yang tidak tepat, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, hingga penyalahgunaan kewenangan.

“Harapannya, 2026 ini harus jauh lebih baik,” tegasnya.

Dalam suasana yang cair namun serius, Kepala Dinas PMK juga menyinggung fenomena euforia otonomi kalurahan. Menurutnya, otonomi yang semestinya memberi ruang kreativitas dan kemandirian, dalam praktiknya kadang disalahartikan sebagai kekuasaan penuh tanpa kontrol.

“Karena anggaran langsung turun ke kalurahan, seolah-olah bebas mengelola. Padahal justru di situ rawan blunder,” ujarnya, disambut senyum hadirin saat ia berseloroh, “yang terjadi bukan otonomi, tapi ‘oto money’.”

Candaan itu menutup pesan serius: banyak kasus pengelolaan keuangan kalurahan yang berujung pada persoalan hukum. Namun ia berharap kejadian-kejadian tersebut menjadi efek jera agar ke depan tata kelola pemerintahan kalurahan semakin tertib dan berkualitas. Terlebih saat ini, Aparat Penegak Hukum (APH) semakin intens masuk ke pemerintah daerah dan kalurahan dalam rangka pencegahan dini.

Sambutan dilanjutkan oleh Joe Purnama Kristiawan, M.IP., Kabid Keuangan dan Aset Dinas PMK Sleman, yang menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan antara TPP dan pemerintah daerah.

Ia mengingatkan bahwa siklus perencanaan harus benar-benar dikawal. Tahun 2025 lalu, masih terdapat dua kalurahan yang tidak patuh terhadap siklus perencanaan.

“Untuk 2026, tidak ada toleransi lagi,” tegasnya.

Meski Dana Desa diinformasikan mengalami penurunan, ia menyampaikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) justru naik signifikan. Kondisi ini, menurutnya, harus diimbangi dengan ketertiban administrasi dan dokumentasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dalam paparannya, Murtodho, S.H., Koordinator TPP DIY, menegaskan kembali jati diri Tenaga Pendamping Profesional. TPP adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta direkrut melalui proses seleksi profesional.

Kedudukan TPP adalah membantu Kemendesa PDT, pemerintah provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa secara berjenjang.

Namun, ia tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan pendampingan: perbedaan kapasitas dan kompetensi, keberagaman sosial budaya, hingga dinamika kebijakan pendampingan yang terus berkembang.

“Di sinilah profesionalisme TPP diuji,” ujarnya.

Rakor juga memaparkan mekanisme penilaian kinerja TPP, yang dilakukan secara berlapis. Mulai dari penilaian Kepala P3MD dengan fokus pada penugasan prioritas, penilaian oleh PPK dengan lima aspek utama, hingga penilaian oleh pengguna layanan yang menitikberatkan pada keaktifan, koordinasi, dan kepuasan layanan.

Hasil evaluasi ini bukan formalitas. TPP dengan nilai rata-rata “A” dapat menjadi pertimbangan promosi jabatan, sementara nilai “C” berkonsekuensi sanksi. Bahkan, hasil evaluasi akhir menjadi salah satu instrumen pengadaan kembali TPP.

Rakor dipandu langsung oleh Margiyanto, Koordinator TPP Kabupaten Sleman. Ia menegaskan bahwa rakor ini menjadi titik awal konsolidasi pendampingan di tahun 2026.

Pesannya jelas: seluruh TPP diminta menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai Kepmendes 294 Tahun 2025, serta tidak melakukan hal-hal di luar kewenangannya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, khususnya Dinas PMK, atas kolaborasi yang selama ini terjalin dalam mengawal kalurahan yang sarat dinamika. Harapannya, sinergi ini terus berjalan harmonis dan solid demi terwujudnya pemerintahan kalurahan yang baik.

Rakor ditutup oleh Ratnaningsih, S.E., Kasi Keuangan dan Aset Dinas PMK, yang menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menyampaikan informasi pagu Dana Desa kepada kalurahan.

Meski berbagai informasi telah beredar di luar, ia menekankan bahwa selama belum ada regulasi yang pasti terkait penggunaan Dana Desa, pemerintah daerah memilih bersikap hati-hati.

“Ini semata-mata agar pemerintah kalurahan tidak blunder dalam memaknai informasi,” ujarnya.

Rakor pun berakhir, namun pesan utamanya tertinggal jelas: pendampingan bukan sekadar tugas, melainkan komitmen bersama untuk menjaga arah pemerintahan kalurahan agar tetap taat aturan, manusiawi, dan berkelanjutan.

Tol Melintas, Ketahanan Pangan Harus Tuntas

 

Sleman - Purwomartani adalah kalurahan yang tak pernah benar-benar sepi. Terletak di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, wilayah ini dikenal sebagai salah satu kalurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di kecamatan tersebut. Datarannya rendah, permukimannya padat, dan aktivitas warganya bergerak cepat seiring denyut pembangunan. Secara historis, Purwomartani lahir dari penggabungan empat kelurahan lama Babadan, Kujonsari, Temanggal, dan Kadirojo yang kini menyatu menjadi satu kawasan strategis.

Posisi Purwomartani kian penting seiring hadirnya Jalur Tol Yogyakarta–Solo yang melintasi wilayah ini. Infrastruktur besar itu diproyeksikan mulai fungsional sebagian pada akhir 2025 hingga 2026, menjadikan Purwomartani berada di simpul perubahan: antara desa, kota, dan masa depan. Di tengah laju pembangunan fisik tersebut, kalurahan tetap aktif merawat ruang partisipasi warganya melalui berbagai forum perencanaan, salah satunya Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal).

Dalam konteks itulah, tim monitoring dari Dinas PMK Sleman dan TAPM melakukan kunjungan ke Purwomartani. Rombongan diterima di sebuah rumah makan Kismo tempat yang hangat dan bersahaja yang kebetulan dimiliki oleh Mujiyana, Direktur BUMDes Karya Sejahtera. Hadir mendampingi, para pengurus, pengawas BUMDes, serta pamong kalurahan, menandai semangat keterbukaan dan kebersamaan.

Dalam paparannya, Mujiyana menyampaikan dengan jujur bahwa unit ketahanan pangan BUMDes belum dapat berbicara banyak di tahun ini. Proses revitalisasi kepengurusan baru dilakukan di akhir 2025, sehingga waktu persiapan menjadi relatif singkat. Selain itu, penyertaan modal sebesar Rp571.322.600 baru ditransfer pada pertengahan Desember, membuat langkah awal harus dijalankan dengan penuh perhitungan.

Meski demikian, arah sudah ditetapkan. BUMDes Karya Sejahtera telah menyiapkan dan merenovasi sebuah bangunan yang akan difungsikan sebagai gerai hasil pertanian dan produk UMKM. Fokus usaha diarahkan pada perdagangan ketahanan pangan: membeli hasil pertanian warga, menampung produk UMKM lokal, serta menjalin kerja sama dengan Gapoktan dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Purwomartani. Nilai penyertaan modal yang cukup besar itu diharapkan menjadi pengungkit ekonomi lokal, bukan sekadar angka dalam laporan.

Siska Wulandari dari Dinas PMK Sleman mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan BUMDes. Dana yang besar, tegasnya, harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Purwomartani, bukan hanya berhenti pada pembangunan fisik semata.

Senada dengan itu, Agung Margandhi, selaku bagian dari tim monitoring unsur TAPM Sleman, menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan telah memiliki landasan kuat melalui Kepmendes Nomor 3 Tahun 2025. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Dana Desa diarahkan untuk mendukung petani, peternak, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha pangan lainnya, dengan tujuan besar mencapai swasembada pangan desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal.

Di tengah padatnya permukiman dan cepatnya laju infrastruktur, Purwomartani sedang menata langkah. Mungkin belum melaju kencang, tetapi bergerak dengan kesadaran penuh. Dari meja musyawarah hingga rak gerai pangan desa, dari tol yang membelah wilayah hingga UMKM yang tumbuh di kampung-kampung, Purwomartani sedang belajar menyeimbangkan pembangunan dan ketahanan. Karena pada akhirnya, desa yang kuat bukan hanya yang dilalui jalan besar, tetapi yang mampu memastikan warganya tetap berdaulat atas pangannya sendiri.(guns)

Gen Z Pegang BUMDes, Puyuh Kepuhsari Bertelur Ribuan Harapan

 

Kepuharjo, Cangkringan, 24 Desember 2025 - Di tengah hamparan kebun cabai dan sayur-sayuran Bumdes Kepuhsari, Kepuharjo, ada suara riuh yang bukan berasal dari pasar pagi, melainkan dari ribuan burung puyuh yang setiap hari rajin menunaikan tugasnya: bertelur. Jumlahnya bukan main, 4.500 hingga 5.000 butir per hari, membuat BUMDes Kepuhsari kerap kewalahan memenuhi permintaan pasar.

Di balik kandang komunal bekas yang kini tampil bersih, kokoh, dan tertata rapi, berdiri sosok muda Septiyan Tri Hermawan, Direktur BUMDes Kepuhsari. Generasi Gen Z yang berani totalitas ini dipercaya memegang tongkat estafet kepemimpinan BUMDes dan sejauh ini, ia membuktikan bahwa kepercayaan itu tidak salah alamat.

Dalam kegiatan monitoring yang dilakukan Dinas PMK bersama TAPM, suasana kandang puyuh jauh dari kesan kumuh. Justru sebaliknya, rapi, bersih, dan dikelola dengan standar profesional. Di tengah kesibukan, Septiyan didampingi sekretaris, bendahara, dan beberapa karyawan tampak telaten mengumpulkan telur, menata, lalu mengemasnya ke dalam kotak-kotak khusus. Telur-telur puyuh itu tersusun rapi, seolah siap meluncur ke pasar tanpa perlu “dandan ulang”.

Kandang puyuh yang telah direnovasi tersebut berdiri di tengah perkebunan, diapit tanaman cabai dan sayuran. Pemandangan ini seakan menjadi simbol kolaborasi alam dan manajemen modern desa bekerja, alam mendukung.

Saat ini, BUMDes Kepuhsari masih bekerja sama dengan sebuah perusahaan dalam pemasaran maupun suplai produksi. Namun, Septiyan mengakui langkah itu masih bersifat belajar. “Pelan-pelan tapi pasti, ke depan kami ingin mandiri. Dari penjualan, penyediaan bibit, pakan, hingga obat-obatan. Kalau sudah siap, tidak perlu terlalu bergantung pihak ketiga,” ujarnya optimistis.

Pesan kehati-hatian juga datang dari Siska Wulandari, yang mengingatkan bahwa program ketahanan pangan yang dikelola BUMDes harus benar-benar berjalan sesuai aturan. Terlebih, nilai penyertaan modal ketahanan pangan mencapai sekitar Rp198 juta, angka yang tidak kecil dan menuntut tanggung jawab besar.

Senada, Agung Margandhi, selaku TAPM, menekankan pentingnya tata kelola manajemen dan keuangan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pada akhir tahun harus disiapkan LPJ yang disampaikan dalam forum Musyawarah Kalurahan (Muskal) agar kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes terus terjaga.

Menariknya, karena dinilai berhasil, Lurah Kepuharjo bahkan menyatakan kesiapan menambah penyertaan modal. Namun, Septiyan memilih tetap membumi. Ia belum ingin tergesa-gesa, lebih memilih memaksimalkan apa yang sudah berjalan dengan baik.

“Kami mohon dukungan semua pihak. Harapannya sederhana, usaha ini benar-benar bisa mewujudkan kemandirian desa,” katanya.

Di Kepuhsari, burung puyuh bukan sekadar bertelur. Ia sedang mengerami masa depan desa.(guns)

Tumpah Tawa di Ngiroboyo-Pacitan : Saat Deadline Kalah oleh Ombak

 

Ngiroboyo, Pacitan  - Setahun penuh kami hidup berdampingan dengan data, tabel, dan tenggat waktu yang saling kejar-kejaran. Hari-hari TPP Kabupaten Sleman bersama Dinas PMK Kabupaten Sleman nyaris tak pernah jauh dari kata regulasi, perencanaan, pelaksanaan, dan siklus kegiatan yang seperti roda berputar tanpa tombol jeda. Regulasi turun mendadak, waktu mepet, dan semua dituntut cepat, tepat, serta tak boleh menyeberang tahun anggaran. Kepala panas, mata lelah, tapi senyum harus tetap profesional.

Maka ketika outbound tiba, tak ada lagi yang ditahan. Semua kepenatan yang setahun dipendam akhirnya ditumpahkan… tanpa malu, tanpa ragu, tanpa tedeng aling-aling. Asli, apa adanya.

Di tepian Pantai Ngiroboyo, Pacitan, tawa menggema lebih kencang dari suara ombak. Para instruktur outbound yang masih muda-muda justru terlihat kikuk. Bukan karena kurang pengalaman, tapi karena “pesertanya” terlalu brutal terlalu lepas. Mungkin ini efek dendam kolektif setelah setahun dicekik deadline. Alih-alih peserta dikerjain instruktur, yang terjadi malah sebaliknya: instruktur jadi sasaran bullying penuh cinta dan tawa. Semua tertawa, termasuk yang jadi korban.

Outbound kali ini benar-benar menjadi ruang bebas. Bebas tertawa, bebas teriak, bebas jadi diri sendiri. Tak ada jabatan, tak ada struktur, tak ada laporan harian. Yang ada hanya kegembiraan yang mengalir deras.

Puncaknya terjadi saat susur sungai. Perahu-perahu melaju, air diserang dari segala arah, dan adu cepat jadi tontonan. Saling siram, saling kejar, saling ketawa sampai lupa usia. Parade rompi oranye membuat kami serasa pasukan SAR siap mengevakuasi stres yang hampir tenggelam. Bahkan tim dokumentasi pun nyaris bertabrakan di tengah sungai, membuat sorak sorai semakin pecah. Bukannya panik, semua justru tertawa lebih keras.

Kegiatan resmi memang usai, tapi kegembiraan menolak berhenti. Di pantai, peserta berpencar sesuai karakter. Ada yang asyik foto-foto dengan latar ombak, ada yang kejar-kejaran di tepian laut seperti anak kecil yang baru libur sekolah. Ada pula yang memilih melipir agak minggir bukan karena capek, tapi takut kulit gosong. Semua sah, semua bahagia.

Ngiroboyo siang itu menjadi saksi: di balik laporan, grafik, dan regulasi yang datang tiba-tiba, ada manusia-manusia yang butuh tertawa. Butuh bermain. Butuh jeda.

Akhir tahun yang sangat menyenangkan. Hati kembali ringan, tawa kembali penuh. Dan di antara debur ombak serta jejak kaki di pasir, terselip harapan sederhana: semoga kami masih tetap satu gerbong, satu cerita, dan satu tawa di TPP Kementerian Desa.(guns)

Langkah Pagi Menuju Ketahanan Pangan: Dari Bangunkerto, Desa Budaya Menanam Harapan

 

Pagi itu, Senin 15 Desember 2025, udara Sleman masih terasa sejuk ketika rombongan Tim Monitoring Ketahanan Pangan bersiap berangkat dari Kantor Dinas PMK Kabupaten Sleman. Tanpa hiruk pikuk, tanpa seremoni berlebihan, langkah dimulai dengan niat yang jelas: memastikan amanat negara benar-benar hidup di tanah desa.

Tim Dinas PMK yang terdiri dari Siska Wulandari, Wahyu Hardiyanti, dan Nana Sujartwi, bersama Tim TPP Kabupaten Sleman yang diwakili Agung Margandhi, bergerak perlahan namun pasti. Empat lokasi telah menanti sesuai Surat Perintah Tugas (SPT). Monitoring ini bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan pelaksanaan Program Ketahanan Pangan berjalan sesuai mandat Kepmendes Nomor 3 Tahun 2025 bahwa minimal 20 persen Dana Desa harus dikelola melalui BUMDes untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Tujuan pertama pagi itu adalah Kalurahan Bangunkerto, sebuah desa di Kapanewon Turi yang sarat sejarah dan budaya. Bangunkerto bukan desa biasa. Ia lahir dari penggabungan tiga kelurahan lama—Ganggong, Selobonggo, dan Wonosari—berdasarkan maklumat Pemerintah DIY pada tahun 1946 dan 1948. Hingga kini, jejak masa lalu masih terawat, dari Situs Ganggong peninggalan masa klasik hingga denyut seni tradisi seperti Jatilan Bangun Krida Turonggo yang berdiri sejak 1960 dan Grup Kubrosiswo sejak 1976. Bangunkerto adalah Desa Budaya, tempat sejarah dan masa depan berjalan berdampingan.

Ketika rombongan tiba di lokasi, suasana masih lengang. Pagi yang tenang, perangkat kalurahan belum sepenuhnya hadir, pelayanan belum bergulir. Di ruang carik, tujuan kedatangan disampaikan secara singkat dan lugas. Tak lama, rombongan langsung menuju lokasi kegiatan ketahanan pangan di tanah kas desa.

Di hamparan lahan itulah denyut pembangunan terasa nyata. Tim diterima oleh Danarto bersama Manajer Unit Ketahanan Pangan. Meski jajaran pengurus BUMDes belum hadir karena agenda lain, proses monitoring tetap berjalan terbuka dan informatif. Danarto memaparkan bahwa program ketahanan pangan dilaksanakan di lahan kas desa seluas hampir 1 hektare, terbagi dalam 11 petak, dengan pola tanam tumpang sari.

Cabai, bawang merah, dan tomat tumbuh berdampingan sebuah strategi pertanian yang bukan hanya efisien, tetapi juga adaptif terhadap risiko. Bawang merah dijadwalkan panen perdana satu minggu ke depan, sementara cabai diproyeksikan siap panen pada awal tahun 2026. Total anggaran ketahanan pangan yang dikelola mencapai Rp265.000.000.

Seluruh kegiatan pertanian ini dikelola langsung oleh Manajer Unit Ketahanan Pangan dengan dukungan enam orang personel lapangan. Tidak ada kesan seremonial, yang terlihat justru kerja senyap namun terukur. Di sinilah BUMDes Bangun Mitra Sejahtera yang berdiri sejak 2019 dan dipimpin oleh Azis Setyawan menjalankan perannya sebagai penggerak ekonomi desa, menjadikan tanah kas desa sebagai sumber penghidupan dan harapan bersama.

Bangunkerto pagi itu mengajarkan satu hal penting: ketahanan pangan bukan hanya soal angka anggaran atau luasan lahan, tetapi tentang kesungguhan mengelola amanah. Di antara barisan tanaman bawang yang siap panen dan cabai yang masih hijau, tersimpan keyakinan bahwa desa mampu berdiri di atas kakinya sendiri.

Langkah pagi dari kantor PMK menuju Bangunkerto bukan sekadar perjalanan fisik. Ia adalah perjalanan nilai bahwa dari desa, dengan budaya yang kuat dan kerja yang jujur, kemandirian pangan bukan mimpi, melainkan proses yang sedang tumbuh, pelan tapi pasti. (guns)

Rakor Rasa Piknik: Jalan Rusak, Hutan Gelap, Dengkuran Merdu, dan Doa Agar Gerbong TPP Tetap Satu Jalur

Pantai Ngiroboyo -  Sejak rombongan TPP Sleman berangkat dari Sleman menuju Pacitan, semua sudah paham satu hal: ini bukan perjalanan biasa. Ini dolan bareng yang disamarkan menjadi Rakor. Mobil belum jauh melaju, tapi suasana di dalam kendaraan sudah hiruk-pikuk bak Pasar Beringharjo menjelang Lebaran. Tawa bersahutan, obrolan tumpang tindih, gosip murahan naik kelas jadi gosip strategis, dan cerita receh mendadak terasa lucu karena dibumbui rasa capek kolektif.

Perjalanan awal masih aman. Lampu jalan masih setia menemani, sinyal masih ramah, dan logika masih berfungsi. Tapi segalanya berubah saat rombongan mulai memasuki wilayah Pacitan. Jalan mulai menyempit, rusak, naik-turun, berkelok tajam seperti niat hidup yang tidak konsisten. Lampu jalan? Jangan harap. Yang ada hanya sorot lampu kendaraan yang memantul di pepohonan hutan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang memicu imajinasi liar.

Di titik inilah cerita horor dan mistis mulai lahir. Bukan karena ada penampakan, tapi karena suasana yang terlalu mendukung. Hutan gelap, jalan terjal, jurang di sisi kanan-kiri, dan keheningan yang tiba-tiba membuat obrolan mendadak melambat. Ada yang refleks mengecilkan suara. Ada yang nyeletuk, “Iki nek ana opo-opo, sinyal wae ora ana yo.” Yang lain menimpali dengan cerita-cerita perjalanan desa yang “katanya” pernah dilewati makhluk tak kasat mata.

Lucunya, rasa mencekam itu tidak bertahan lama. Begitu satu orang salah sebut nama tempat, salah orang, atau salah cerita, tawa langsung pecah. Ketegangan runtuh seketika. Horor kalah telak oleh candaan. Hutan tetap gelap, jalan tetap rusak, tapi di dalam mobil justru semakin riuh. Rasa takut berubah jadi bahan olok-olok. Dari yang awalnya waspada, mendadak jadi sok berani.

Sesampainya di lokasi Rakor, lelah perjalanan belum sepenuhnya hilang. Namun Rakor tetap berjalan serius, penuh catatan penting, refleksi setahun pendampingan, dan beban pekerjaan yang tidak ringan. Begitu Rakor usai, babak kedua dimulai: malam kebersamaan tanpa skenario.

Para pendamping menyebar sesuai watak. Ada yang ke pantai, menikmati angin laut sambil pura-pura merenung masa depan. Ada yang di warung kopi, membedah hidup dari sudut pandang paling sok bijak. Ada yang di emperan hotel, merasa paling merakyat dan paling bebas. Ada yang menghilang di sudut remang-remang entah merenung, entah menghindari traktiran. Ada juga yang langsung masuk kamar, tumbang oleh kelelahan.

Dan di sanalah lahir legenda dengkuran. Dari dalam kamar terdengar suara dengkur yang ritmenya stabil, nadanya mantap, volumenya cukup untuk menembus dinding. Yang masih nongkrong di luar awalnya kaget, lalu saling tatap, lalu tertawa sampai perut sakit. Dengkuran itu jadi soundtrack malam Ngiroboyo—lebih konsisten daripada ombak.

Obrolan pun mengalir bebas. Ada yang kembali ke dunia mistis—kali ini bukan horor, tapi nostalgia desa. Ada yang membahas perselingkuhan dengan gaya setengah serius setengah gosip. Ada yang mendadak melankolis, bercerita tentang masa kecil, keluarga, dan alasan bertahan di pekerjaan yang melelahkan ini. Ada juga yang membuka kisah masa lalu, dari yang bikin senyum sampai yang bikin diam sebentar.

Di satu kamar, drama kecil tak terhindarkan. Yang satu tidak tahan kipas angin, yang satu justru tidak bisa tidur tanpa angin. Akhirnya dua-duanya kalah oleh keadaan: memilih melek, gabung lagi, bakar sosis, ngobrol sampai pagi. Sosis gosong tidak jadi masalah, yang penting hati hangat.

Semua ini terjadi di ujung 2025 tahun yang berat bagi TPP. Setahun penuh mendampingi kalurahan dengan segala dinamika dan intrik politik lokal. Kasus penyelewengan APBDes yang bermunculan membuat lelah bertambah. Deadline pekerjaan menekan, ancaman relokasi menghantui, dan tuntutan profesionalisme sering kali mengalahkan sisi kemanusiaan.

Di Ngiroboyo, topeng-topeng itu dilepas. Yang terlihat adalah wajah-wajah yang sok kuat tapi sebenarnya rapuh. Tertawa bukan karena tidak punya masalah, tapi karena kalau tidak tertawa, bisa runtuh. Rakor ini, dengan segala kegaduhannya, menjadi ruang aman untuk menjadi manusia biasa.

Dan di antara jalan rusak, hutan gelap, cerita horor yang kalah lucu, dengkuran merdu, serta sosis setengah gosong, semua diam-diam berdoa: semoga di 2026, kebersamaan ini tetap satu gerbong. Apa pun jalannya asal jangan diturunkan di tengah hutan, tanpa lampu, tanpa sinyal, dan tanpa teman tertawa.(guns)