BUMKal SEMAR Sampaikan LPJ Tahun Buku 2025, Komitmen Transparansi dan Penguatan Ekonomi Kalurahan Margorejo

 

SLEMAN — Pemerintah Kalurahan Margorejo bersama Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) SEMAR menggelar Musyawarah Kalurahan Pertanggungjawaban Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 pada Rabu, 25 Februari 2026, sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan usaha kalurahan kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung dengan suasana partisipatif tersebut dihadiri unsur pamong kalurahan, BPKal, pengawas, pengurus BUMKal, serta perwakilan masyarakat. Agenda utama musyawarah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan BUMKal SEMAR selama satu tahun operasional.

Dalam sambutannya, Lurah Margorejo Abdul Aziz Muh Ridwan, S.H, menegaskan bahwa musyawarah pertanggungjawaban bukan sekadar agenda administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan dalam pengelolaan aset ekonomi kalurahan.

Ia menyampaikan bahwa keberadaan BUMKal harus menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan.

“Musyawarah pertanggungjawaban ini menjadi ruang evaluasi bersama agar pengelolaan BUMKal berjalan transparan, akuntabel, dan semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalurahan Margorejo,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan pemerintah kalurahan akan terus diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola, serta pengembangan usaha berbasis potensi wilayah.

Sementara itu, Direktur BUMKal SEMAR Heri Kusumawanto, S.H dalam paparannya menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 BUMKal SEMAR memfokuskan kegiatan pada pengembangan usaha sektor produktif berbasis ketahanan pangan dan potensi agrowisata.

Beberapa capaian utama yang dipaparkan antara lain:

• Pemeliharaan kebun klengkeng seluas 3 hektar dengan populasi sekitar 500 tanaman yang saat ini telah berumur satu tahun dengan pertumbuhan relatif seragam.

• Pembangunan infrastruktur peternakan ayam petelur sebagai bagian program ketahanan pangan kalurahan, meliputi pembangunan kandang, kolam, sistem irigasi, hingga sarana pendukung operasional.

• Penataan manajemen organisasi dan legalitas usaha, termasuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP sebagai badan hukum resmi.

Direktur BUMKal menjelaskan bahwa usaha yang dikembangkan masih berada pada tahap investasi awal sehingga belum menghasilkan pendapatan langsung, namun telah menunjukkan progres pembangunan yang signifikan.

“Fokus kami tahun 2025 adalah membangun fondasi usaha. Kebun klengkeng dan peternakan ayam petelur dipersiapkan sebagai ekosistem usaha terintegrasi yang ke depan diarahkan menjadi kawasan agrowisata,” jelasnya.

Dalam laporan keuangan disampaikan bahwa BUMKal SEMAR memperoleh penyertaan modal sebesar Rp384 juta yang digunakan untuk pengembangan kebun klengkeng dan pembangunan unit peternakan ayam petelur. Hingga akhir tahun buku 2025, kondisi keuangan dinyatakan dalam keadaan baik dengan saldo akhir operasional tetap terjaga.

Ke depan, BUMKal SEMAR merencanakan sejumlah langkah strategis, di antaranya:

• Melanjutkan pemeliharaan kebun klengkeng tahun kedua,

• Menyelesaikan pembangunan kandang dan memulai pemeliharaan sekitar 400 ekor ayam petelur,

• Mengembangkan kawasan kebun menjadi destinasi agrowisata berbasis ekonomi masyarakat.

Melalui forum musyawarah tersebut, peserta memberikan berbagai masukan sebagai bahan evaluasi bersama, terutama terkait penguatan permodalan, peningkatan infrastruktur pendukung, serta perluasan kerja sama usaha.

Musyawarah Kalurahan Pertanggungjawaban ini sekaligus menjadi momentum refleksi bahwa pembangunan ekonomi desa membutuhkan proses bertahap, kerja kolektif, serta sinergi antara pemerintah kalurahan, pengelola usaha, dan masyarakat.

Dengan semangat “Sejahterakan Masyarakat Margorejo”, BUMKal SEMAR diharapkan mampu tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan di masa mendatang.(guns)

Musyawarah Kalurahan Pertanggungjawaban BUMKal Kepuhsari Tegaskan Transparansi dan Penguatan Ekonomi Desa

Kepuharjo, Cangkringan — Pemerintah Kalurahan Kepuharjo menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan (Muskal) Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Kepuhsari Tahun Buku 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola usaha desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dihadiri unsur Pemerintah Kalurahan, pengurus BUMKal, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga ini menjadi forum evaluasi sekaligus ruang partisipasi publik dalam mengawal perkembangan usaha milik kalurahan.

Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat (PPM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Siska Wulandari, S.Kom., MM, dalam sambutannya menegaskan bahwa musyawarah pertanggungjawaban merupakan wujud komitmen sosial dalam pengelolaan ekonomi desa.

“Muskal pertanggungjawaban bukan hanya untuk memenuhi administrasi, tetapi merupakan komitmen BUMKal dan Pemerintah Kalurahan dalam mengutamakan transparansi dan akuntabilitas sosial. BUMKal bukan milik pengurus, bukan juga milik lurah, melainkan milik seluruh masyarakat. Harapannya, BUMKal Kepuharjo dapat terus menghadirkan Pendapatan Asli Desa sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Kepuharjo, Heri Suprapto, menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus BUMKal Kepuhsari atas kinerja yang telah menunjukkan perkembangan positif sejak berdiri pada November 2024. Menurutnya, BUMKal merupakan instrumen strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Direktur BUMKal Kepuhsari, Septiyan Tri Hernawan, memaparkan laporan pertanggungjawaban usaha tahun 2025. Unit usaha utama berupa peternakan puyuh petelur dengan populasi sekitar 6.000 ekor mampu menghasilkan rata-rata 5.200 butir telur per hari. Usaha ini menjadi bagian dari program ketahanan pangan desa sekaligus sumber peningkatan ekonomi kalurahan. Berdasarkan laporan operasional, usaha tersebut menghasilkan pendapatan kotor sekitar Rp51,6 juta per bulan dengan laba bersih kurang lebih Rp6,15 juta setelah biaya operasional.

Selain memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa, keberadaan usaha ini juga membuka lapangan kerja lokal serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui distribusi hasil produksi dan pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk organik.

Ke depan, BUMKal Kepuhsari merencanakan pengembangan unit usaha baru melalui pengelolaan Kepuharjo Sport Center (KSC). Program ini akan menghadirkan kegiatan olahraga berbasis masyarakat seperti liga sepak bola usia dini, turnamen tahunan, coaching clinic, serta pengembangan ruang ekonomi bagi pelaku UMKM lokal saat kegiatan berlangsung.

Musyawarah berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta sebagai bentuk pengawasan sosial dan penguatan tata kelola BUMKal. Pemerintah Kalurahan Kepuharjo berharap sinergi antara pemerintah desa, pengurus BUMKal, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar BUMKal menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan Muskal pertanggungjawaban ini, Pemerintah Kalurahan Kepuharjo menegaskan komitmennya untuk membangun ekonomi desa berbasis transparansi, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan usaha yang profesional demi peningkatan kesejahteraan bersama. (guns)

Pemkab Sleman Matangkan Raperbup Transformasi BKM ke BUMKal, Perkuat Ekonomi Kalurahan Berbasis Pemberdayaan

 

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) terus mempercepat penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dengan menyusun regulasi teknis transformasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menjadi unit usaha Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).

Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang digelar pada 23–26 Februari 2026 di Ruang Rapat Dinas PMK Kabupaten Sleman, melibatkan unsur perangkat daerah, tenaga pendamping profesional, serta tim teknis pemberdayaan masyarakat.

Kasie PPM  Dinas PMK Kabupaten Sleman, Siska Wulandari,S.Kom, MM, menegaskan bahwa penyusunan regulasi ini merupakan langkah strategis sebagai turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Keswadayaan Masyarakat.

Menurutnya, transformasi kelembagaan bukan sekadar perubahan nama, melainkan proses penataan sistem pengelolaan ekonomi masyarakat agar memiliki kepastian hukum dan tata kelola yang lebih profesional.

“Transformasi BKM ke dalam unit usaha BUMKal bertujuan menjaga keberlanjutan aset masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kalurahan melalui pengelolaan usaha yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan warga,” ujarnya.

Dalam draft Raperbup yang sedang dibahas, ditegaskan bahwa seluruh pengelola BKM wajib bertransformasi menjadi unit usaha BUMKal melalui mekanisme pengalihan aset, kelembagaan, personil, dan kegiatan usaha.draft Raperbup BKM 23022026

Aset BKM yang selama ini berasal dari program pemberdayaan masyarakat, dana bergulir, maupun bantuan pemerintah akan dialihkan menjadi penyertaan modal masyarakat kalurahan dalam BUMKal. Skema ini dirancang untuk memastikan bahwa kekayaan yang terbentuk dari proses pemberdayaan tetap menjadi milik kolektif masyarakat.

Regulasi tersebut juga menekankan bahwa kegiatan dana bergulir tetap diarahkan pada kelompok masyarakat miskin dan rentan melalui mekanisme tanggung renteng tanpa agunan, sebagai bentuk keberlanjutan nilai solidaritas sosial yang telah berkembang sejak era program pemberdayaan masyarakat.

Raperbup ini juga mengatur pembentukan tim kabupaten yang melibatkan Dinas PMK, Inspektorat, perangkat daerah terkait, serta unsur pendamping profesional guna memastikan proses transformasi berjalan tertib dan akuntabel.

Setiap perubahan kelembagaan wajib diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan, sehingga masyarakat tetap menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan strategis. Model ini diharapkan mampu memperkuat partisipasi warga sekaligus meningkatkan profesionalitas pengelolaan usaha desa.

Selain itu, sistem pelaporan, monitoring, dan evaluasi akan dilakukan secara berkala oleh pemerintah kalurahan, kapanewon, dan pemerintah kabupaten untuk menjaga kesehatan kelembagaan usaha masyarakat.

Penyusunan Raperbup ini menjadi bagian dari langkah besar Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membangun ekosistem ekonomi kalurahan yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Transformasi BKM dipandang sebagai momentum untuk mengonsolidasikan pengalaman panjang pemberdayaan masyarakat ke dalam struktur usaha yang memiliki kekuatan hukum dan peluang pengembangan ekonomi yang lebih luas.

Dengan hadirnya regulasi teknis ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap BUMKal tidak hanya menjadi lembaga ekonomi lokal, tetapi juga motor penggerak kemandirian masyarakat serta instrumen nyata dalam upaya penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi warga. (guns)

Ketika Pasar yang Sepi Menyimpan Harapan: Catatan Pagi dari Margoagung

 

MARGOAGUNG, SEYEGAN - Pagi di Pasar Desa Sri Katon Agung, Kalurahan Margoagung, berjalan pelan seperti napas desa yang belum sepenuhnya terjaga. Kamis, 12 Februari 2026 itu bukan hari pasaran. Lorong-lorong pasar tampak lengang. Beberapa pedagang membuka lapak seadanya, menyusun dagangan sambil berbincang ringan, seolah waktu berjalan lebih lambat di tempat ini.

Namun pagi itu berbeda.

Deretan mobil dinas berhenti di halaman pasar. Sejumlah pejabat turun, menyapa pedagang, menyalami warga, dan perlahan menyusuri los-los yang mulai dimakan usia. Rombongan Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman datang bukan sekadar membawa agenda kerja, tetapi juga harapan untuk membaca kembali denyut ekonomi desa.

Yang membuat kunjungan ini terasa istimewa, Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, R. Budi Pramono, S.IP., M.Si, hadir langsung di tengah pasar—bukan di ruang rapat berpendingin udara, melainkan di antara aroma sayur segar, kios kosong, dan lantai pasar yang menyimpan banyak cerita.

Di pintu masuk pasar, Lurah Margoagung Djarwo Suharno bersama pamong kalurahan dan pengurus BUMKal Karya Manunggal menyambut rombongan dengan hangat. Sapaan sederhana itu terasa seperti pertemuan keluarga besar yang sama-sama ingin melihat desa tumbuh lebih kuat.

“Silakan memberikan penilaian dan advis bagi kami,” ucap lurah dengan nada terbuka, seakan menyerahkan ruang belajar bersama.

Bangunan Pasar Sri Katon Agung sebenarnya masih berdiri gagah. Pilar-pilarnya kokoh, atapnya masih menaungi dengan baik. Namun waktu meninggalkan jejaknya: sudut-sudut yang mulai kusam, kios yang belum terisi, dan suasana yang belum kembali ramai.

Direktur BUMKal Karya Manunggal, Sudarman, berdiri di tengah lorong pasar tanpa podium, tanpa mikrofon. Hanya suara yang jujur dan semangat yang terasa menyala.

Ia bercerita tentang tanggung jawab besar mengelola pasar desa yang telah diserahkan kepada BUMKal. Tentang realitas anggaran yang belum sebanding dengan kebutuhan perawatan. Tentang pemasukan yang masih terbatas, sementara aset yang harus dijaga begitu besar.

“Bangunannya kuat, tapi kami masih berjuang menghidupkannya,” ungkapnya.

Tak jauh dari sana berdiri pasar daerah yang lebih ramai. Persaingan itu nyata. Pasar desa seperti berada di persimpangan: bertahan atau perlahan ditinggalkan.

Kepala Dinas PMK tidak langsung berbicara soal kekurangan. Ia justru mengajak semua melihat kemungkinan.

Margoagung, katanya, memiliki identitas kuat. Desa ini dikenal luas lewat mie ayam goreng legendaris yang namanya melampaui batas wilayah. Mengapa pasar desa tidak mengambil peran sebagai ruang kuliner? Atau mungkin pasar khusus hewan peliharaan, pasar klitikan, atau pusat aktivitas tematik lain yang tidak berbenturan dengan pasar daerah?

Sambil berjalan menyusuri kios-kios, ia menyampaikan gagasan sederhana namun dalam maknanya.

“Pasar ini sebenarnya hanya perlu jiwa. Branding. Jika bersih, tertata, dan cantik, orang akan datang bukan hanya untuk membeli, tetapi untuk mengalami.”

Kalimat itu menggantung di udara pagi, seperti harapan yang perlahan menemukan bentuknya.

Margoagung bukan desa yang kekurangan potensi. Di balik pasar yang sepi, kehidupan ekonomi sesungguhnya tumbuh di banyak sudut.

Desa ini dikenal sebagai sentra tahu terbesar di Sleman. Aroma kedelai rebus menjadi bagian dari keseharian warga. Di sisi lain, tangan-tangan terampil pengrajin bambu menghasilkan kursi dan gazebo yang menembus pasar ekspor.

Sawah-sawah masih hijau, kolam ikan terawat, peternakan kambing berkembang, sementara seni jatilan dan karawitan terus hidup sebagai napas budaya yang diwariskan lintas generasi. Desa ini seperti mosaik: ekonomi, budaya, dan tradisi berjalan berdampingan.

Pada tahun 2025, BUMKal Karya Manunggal menerima dukungan program ketahanan pangan senilai Rp300 juta untuk mengembangkan usaha sebagai pemasok tahu bagi dapur SPPG. Sebuah langkah kecil yang membuka rantai ekonomi baru dari desa untuk masyarakat yang lebih luas.

Namun pembangunan tidak hanya berbicara tentang peluang, melainkan juga tentang tanggung jawab.

Tim monitoring yang dipimpin Siska Wulandari bersama TAPM Sigit Praptono menaruh perhatian pada tata kelola administrasi. Laporan keuangan, dokumen kerja sama, hingga program kerja menjadi bagian penting yang menentukan keberlanjutan usaha desa.

Ada catatan pengeluaran yang belum tercantum dalam program kerja. Bukan untuk menyalahkan, tetapi menjadi pengingat bahwa BUMKal adalah lembaga publik setiap keputusan harus lahir dari musyawarah, bukan langkah individu.

Di situlah pembangunan desa menemukan makna sesungguhnya: bukan hanya membangun usaha, tetapi membangun kepercayaan.

Ketika rombongan meninggalkan pasar, suasana kembali tenang. Pedagang kembali melayani pembeli, suara percakapan kembali pelan. Namun sesuatu terasa berubah.

Pasar itu mungkin masih sepi hari ini.

Tetapi pagi itu telah menanamkan gagasan baru bahwa sebuah pasar tidak mati hanya karena kehilangan keramaian. Ia hanya menunggu ditemukan kembali jiwanya.

Dan di Margoagung, di antara los-los yang sunyi dan langkah-langkah kecil perubahan, harapan itu mulai disusun ulang perlahan, bersama-sama.

Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Lomba Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sleman

  

Pemerintah Kabupaten Sleman mengadakan sosialisasi dan rapat koordinasi terkait Lomba Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu). Acara ini dihadiri oleh Kepala Jawatan Sosial dari 17 Kapanewon, perwakilan 25 Puskesmas se-Kabupaten Sleman, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, Dinas PMK, serta TAPM. Pelaksanaan rapat ini adalah tindak lanjut dari Surat Gubernur DIY Nomor: B/400.10/18/SET yang menginformasikan pelaksanaan Lomba TP Posyandu dan Posyandu tingkat DIY tahun 2026.

Tujuan Lomba TP Posyandu
Lomba TP Posyandu diadakan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 mengenai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, serta memperkuat kelembagaan Posyandu. Ini juga sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu sebagai ajang pembinaan dan pemberian apresiasi kepada TP Posyandu Kalurahan dan Posyandu Wilayah atas pelaksanaan kegiatan Posyandu. Tujuan lainnya adalah untuk mendorong inovasi dan optimalisasi peran Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jadwal Pelaksanaan Lomba
Berdasarkan surat Gubernur, lomba TP Posyandu akan diadakan mulai Februari hingga April 2026, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi: 28 Januari – 11 Februari 2026
2. Pengiriman Peserta Kabupaten: Maksimal 23 Februari 2026
3. Penilaian Administrasi: 1-8 Maret 2026
4. Paparan dan Wawancara: 1 April 2026
5. Klarifikasi Lapangan: 7-9 April 2026
6. Penetapan Juara: 14 April 2026

Instrumen Penilaian
Penilaian Lomba TP Posyandu dan Posyandu akan dilakukan melalui Penilaian Mandiri (Self Assessment) sesuai dengan tugasnya:

• Pelaksanaan Program Kegiatan TP Posyandu
• Koordinasi program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu
• Pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan Program Posyandu
• Pembinaan pengurus dan kader
• Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu

Dokumen Pendukung
Peserta diwajibkan menyiapkan dokumen pendukung yang meliputi:

A. Video Profil

1. Profil TP Posyandu
2. Inovasi Pelayanan
3. Pelayanan Hari Buka

B. Dokumen Posyandu Sampel

1. SK Lurah Tentang Kepengurusan Posyandu
2. SOTK Posyandu
3. Data dan Dokumentasi Pelayanan Posyandu
4. Data dan Dokumentasi Inovasi Posyandu

C. Dokumen Posyandu SPM Kesehatan

1. Surat Keterangan Posyandu Aktif
2. Data dan Dokumentasi Pelayanan Siklus Hidup
3. Peningkatan Kapasitas Kader: 25 Kecakapan Dasar
4. Cakupan Layanan Hari Buka Posyandu dan Kunjungan Rumah

Tindak Lanjut dan Penghargaan
Setiap kabupaten diharapkan mengirimkan peserta lomba TP Posyandu yang merupakan juara 1 dari lomba TP Posyandu tingkat kabupaten atau perwakilan yang ditunjuk. Para pemenang lomba akan mendapatkan piagam penghargaan serta uang pembinaan. Tindak lanjut pasca lomba ini meliputi:

1. Mewakili DIY pada lomba tingkat nasional.
2. Mengikuti lomba Posyandu inovatif/berprestasi.
3. Menjadi desa berkinerja terbaik dalam penurunan stunting.

Di akhir rapat koordinasi, beberapa kalurahan diusulkan sebagai nominasi wakil Kabupaten Sleman dalam lomba tersebut. Nominasi tersebut akan ditetapkan sebagai wakil kabupaten setelah diseleksi berdasarkan microsite Kemenkes dan kinerja baik dalam penurunan stunting.

Dari Sumber Air ke Sumber Harapan: Tlogoadi Menata Ketahanan Pangan Lewat BUMKal

 

Tlogoadi, Mlati - Secara harfiah, Tlogoadi berarti “sumber mata air yang baik”. Makna itu seolah menemukan wujud nyatanya di hamparan sawah yang masih luas, aliran sungai yang setia menghidupi lahan, serta denyut ekonomi warga yang terus bergerak. Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Sleman, hingga kini dikenal sebagai wilayah agraris dengan sumber air yang melimpah, dialiri Sungai Nglarang dan Sungai Bedog yang menjadi penopang utama sektor pertanian.

Pada musim hujan, padi mendominasi lanskap persawahan. Sementara di musim kemarau, palawija menjadi andalan. Tak berhenti di situ, sektor peternakan dan perikanan mulai dikembangkan sebagai potensi baru untuk meningkatkan perekonomian warga. Posisi Tlogoadi sebagai ibu kota Kapanewon Mlati juga memberi nilai strategis hanya sekitar 4,5 kilometer dari ibu kota Kabupaten Sleman membuka akses ekonomi, pemasaran, dan pembangunan yang semakin luas.

Pagi itu, suasana Tlogoadi terasa istimewa. Tim Monitoring dan Evaluasi yang dipimpin oleh Siska Wulandari dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman bersama Agung Margandhi dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) disambut meriah oleh Pemerintah Kalurahan Tlogoadi. Sebelum turun ke lapangan, tim terlebih dahulu diarahkan menuju kantor pemerintahan kalurahan yang telah menyiapkan penyambutan secara resmi.

Dalam sambutannya, Lurah Tlogoadi, Sutarja, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kehadiran tim monitoring. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar evaluasi administratif, tetapi menjadi ruang pembelajaran bagi pengelola Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).

“Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan tim monitoring. Semoga evaluasi ini menjadi bahan perbaikan bagi pengelola BUMKal agar ke depan usaha yang dijalankan semakin baik dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Saat ini, BUMKal Tlogoadi mengelola program ketahanan pangan dengan pendekatan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Di sektor pertanian, BUMKal bekerja sama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kelompok tani melalui sistem bagi hasil. Beragam komoditas hortikultura seperti labu siam, pare, cabai, terong, tomat, dan mentimun dikelola langsung oleh KWT, sementara kelompok tani fokus pada pertanian padi, pembibitan, hingga layanan penyewaan traktor tanam.

Di sektor perikanan, BUMKal mengembangkan pembibitan lele dan lele konsumsi. Sementara pada sektor peternakan, pengelolaan difokuskan pada penggemukan ternak sebagai bagian dari upaya diversifikasi usaha ketahanan pangan.

Direktur BUMKal Tlogoadi, Supartono, menjelaskan bahwa saat ini BUMKal masih menitikberatkan pada pola usaha berbasis kemitraan.

“Kami masih menjalankan bisnis pemberdayaan melalui kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat. Sambil berjalan, kami terus melakukan evaluasi apakah konsep kemitraan ini benar-benar menguntungkan semua pihak,” jelasnya.

Hal tersebut dikuatkan oleh Bendahara BUMKal, Ali Mustofa, yang menegaskan bahwa dari sisi administrasi, seluruh kerja sama telah dijalankan secara tertib dan transparan.

“Mulai dari MoU hingga administrasi pendukung lainnya kami siapkan dengan rapi. Ini menjadi komitmen kami agar pengelolaan BUMKal bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siska Wulandari menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari tugas Dinas PMK sebagai pembina BUMKal di Kabupaten Sleman.

“Monitoring ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan BUMKal berjalan sesuai regulasi dan terus berkembang. Kami ingin BUMKal benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi kalurahan,” tegasnya.

Dengan kekuatan sektor pertanian, dukungan pemerintah melalui pelatihan dan stimulan UMKM, serta posisi wilayah yang strategis, Tlogoadi memiliki modal besar untuk berkembang sebagai kalurahan berbasis pertanian dan agrowisata terpadu. Dari sumber air yang baik, Tlogoadi terus menumbuhkan sumber harapan bagi kesejahteraan warganya. (guns)

Susu Diperas, Harapan Diperah dari Kandang Gayamharjo

 SLEMAN – Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Kridha Kretiya Kalurahan Gayamharjo, Kapanewon Prambanan, menunjukkan perkembangan usaha yang menjanjikan dalam pengelolaan program ketahanan pangan berbasis peternakan kambing. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman pada Rabu (4/2/2026) 

Kegiatan Monev ini dilakukan untuk menilai pelaksanaan program usaha BUMKal yang didanai dari Dana Desa Program Ketahanan Pangan. Pada Desember 2025 lalu, BUMKal Kridha Kretiya menerima alokasi dana sebesar Rp219,2 juta yang kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan unit usaha peternakan kambing jenis Savera, sesuai hasil Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus).

Dalam realisasinya, BUMKal membeli 10 ekor kambing betina lima di antaranya dalam kondisi bunting—serta memperoleh satu ekor kambing jantan sebagai bonus. Hasilnya mulai terlihat. Tiga ekor kambing telah melahirkan, dan anak kambing dijual pada usia sekitar satu minggu dengan harga Rp500 ribu per ekor. Selain itu, usaha ini juga telah menghasilkan susu kambing dengan produksi rata-rata dua liter per ekor per hari.

“Susu kambing dipasarkan langsung kepada masyarakat dengan harga Rp22 ribu per liter. Selama periode 18 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026, total produksi mencapai 41 liter dan seluruhnya terserap pasar,” demikian disampaikan pengelola BUMKal dalam pemaparan di hadapan tim Monev 

Untuk menjaga kualitas produksi, pengelola menerapkan pakan fermentasi atau silase, serta menjalin kerja sama teknis dengan PT. Semesta Farm di wilayah Umbulharjo, Cangkringan. Meski demikian, tim Monev mencatat masih adanya keterbatasan sarana pendukung, khususnya alat penyimpanan susu yang saat ini baru tersedia satu unit freezer. Pemanfaatan limbah kotoran kambing sebagai pupuk juga masih dalam tahap uji coba.

Dari sisi kelembagaan, BUMKal Kridha Kretiya dinilai telah memiliki legalitas yang lengkap, struktur organisasi yang jelas, serta pembagian tugas pengurus yang berjalan. Administrasi dan pencatatan keuangan sudah dilakukan, meski masih perlu penataan agar lebih sistematis dan selaras dengan standar pelaporan yang berlaku. Tim Monev juga menyoroti pentingnya penyusunan SOP operasional dan perjanjian kerja sama secara formal untuk memperkuat tata kelola usaha.

Secara umum, hasil monitoring menyimpulkan bahwa pengelolaan BUMKal Kridha Kretiya berada dalam kategori baik, dengan unit usaha berjalan aktif dan mulai memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Gayamharjo. Ke depan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang administrasi dan keuangan melalui bimbingan teknis, menjadi salah satu rekomendasi utama agar BUMKal semakin profesional dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan Monev ini, Dinas PMK Kabupaten Sleman berharap BUMKal Kridha Kretiya dapat terus berkembang sebagai penggerak ekonomi kalurahan, sekaligus menjadi contoh pengelolaan dana ketahanan pangan yang produktif dan berdampak nyata bagi masyarakat.(guns)

Menanjak ke Pucuk Wukirharjo, Menyusuri Ketahanan Pangan dari Lereng Prambanan

 

Wukirharjo, Prambanan - Siang itu matahari terasa lebih dekat dengan kepala. Jalanan menanjak, sempit, dan berkelok membawa rombongan tim monitoring memasuki wilayah Kalurahan Wukirharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. Inilah sisi lain Sleman bukan perkotaan, bukan pula dataran landai melainkan desa pegunungan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunungkidul.

Wukirharjo adalah desa agraris. Mayoritas warganya hidup dari tanah: menanam jagung, merawat pisang Uther, dan mengolah hasil pertanian demi kemandirian pangan. Potensi lokal inilah yang kemudian dirajut menjadi kekuatan ekonomi melalui BUMKal Wukir Mandiri, badan usaha milik kalurahan yang berdiri sejak tahun 2018.

Perjalanan menuju lokasi unit usaha ketahanan pangan tak bisa dilalui kendaraan. Rombongan harus berjalan kaki, menyusuri jalur menanjak yang cukup ekstrem di antara hutan dan lahan pertanian. Nafas tersengal, peluh menetes, tawa pun pecah sebuah pengakuan jujur bahwa Sleman tak melulu kota dan dataran.

Di sepanjang jalan, sapaan hangat warga menyambut. Para petani yang berpapasan memanggul rumput pakan ternak, tersenyum dan menyapa ramah. Keramahan itu seolah menjadi penawar lelah, mempertegas karakter desa yang hidup dari gotong royong.

Sesampainya di lokasi, berdiri sebuah kandang kambing komunal berbentuk panggung berukuran kurang lebih 10 x 20 meter. Kambing-kambing tampak gemuk, bersih, dan sehat pertanda pengelolaan yang serius. Unit usaha ini dijalankan dengan konsep kemitraan kelompok, menjadi bagian dari upaya ketahanan pangan berbasis komunitas.

Direktur BUMKal Wukir Mandiri Krisyanto  memaparkan bahwa dari total penyertaan modal Rp200 juta, hingga saat ini baru Rp100 juta yang direalisasikan. Bukan tanpa alasan. Kehati-hatian menjadi prinsip utama dalam menjalankan usaha.

“Kami tidak ingin gegabah. Ini uang negara, uang publik, yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujarnya.
Menurutnya, jika unit usaha ini terbukti memberikan hasil yang baik, pengembangan akan terus dilakukan. Namun jika secara bisnis tidak menjanjikan secara maksimal, BUMKal siap mengalihkan pengembangan ke unit usaha lain yang lebih potensial.

Selain ketahanan pangan, BUMKal Wukir Mandiri telah mengelola sejumlah unit usaha lain. Di antaranya pengelolaan taman parkir kawasan wisata Obelix, taman kuliner, serta unit internet desa yang kini telah melayani sekitar 70 pelanggan jaringan, bahkan merambah ke luar wilayah Wukirharjo.

Kegiatan monitoring ini turut dihadiri oleh Lurah Wukirharjo Turaji, S.E., Carik, serta seluruh pengurus BUMKal. Di pucuk gunung, dalam suasana sederhana namun hangat, diskusi berlangsung terbuka dan cair.

Perwakilan tim monitoring dari Dinas PMK Kabupaten Sleman, Siska Wulandari, menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan hasil tinjauan langsung unit usaha dan administrasi. Ia menegaskan bahwa menjalankan usaha desa memang menuntut kehati-hatian, perhitungan matang, dan kemampuan membaca peluang.

“BUMKal harus sabar, teliti, dan adaptif. Tidak semua peluang harus langsung diambil, tapi harus dipahami risikonya,” ungkapnya.

Sementara itu, Agung Margandhi, selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Keuangan adalah kunci. Jika tata kelola keuangan kuat dan terbuka, kepercayaan publik akan terjaga, dan BUMKal bisa tumbuh berkelanjutan,” ujarnya.

Menutup kegiatan, Lurah Turaji, S.E. menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas monitoring serta evaluasi yang dilakukan. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi akan menjadi bahan koreksi dan pembelajaran bagi Pemerintah Kalurahan Wukirharjo dan BUMKal Wukir Mandiri ke depan.

Di lereng pegunungan itu, di antara jalan terjal dan kandang kambing komunal, Wukirharjo menegaskan satu hal: ketahanan pangan dan kemandirian desa dibangun dengan kesabaran, kehati-hatian, dan kejujuran dalam mengelola amanah publik.(guns)

Inovasi Wisata dan Ketahanan Pangan, BUMKal Boko Makmur Jadi Andalan Bokoharjo

 

BUMKal Boko Makmur Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu badan usaha milik kalurahan berprestasi dengan tingkat pendapatan yang terus meningkat. Fokus utama pengelolaan berada pada sektor pariwisata berbasis potensi lokal, khususnya kawasan cagar budaya di sekitar Candi Boko dan Candi Banyunibo.

Beragam inovasi wisata terus dikembangkan, salah satunya melalui kegiatan ekonomi kreatif bertajuk “Sunday Morning Candi Banyunibo”, yang menjadi ruang interaksi wisata, budaya, dan UMKM lokal. Pengelolaan kawasan wisata candi ini tidak hanya menghidupkan sektor pariwisata Prambanan, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan (PADes) Bokoharjo.

Dalam rangka memastikan tata kelola berjalan optimal, tim monitoring dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) melakukan kunjungan dan evaluasi langsung ke BUMKal Boko Makmur. Rombongan diterima oleh Pamong Kalurahan Bokoharjo, jajaran pengurus BUMKal, serta para manajer unit usaha, sebelum melakukan kroscek administrasi dan peninjauan lapangan ke sejumlah unit yang dijalankan.

Selain sektor wisata, BUMKal Boko Makmur juga mengelola unit ketahanan pangan yang pada tahun 2025 memperoleh tambahan penyertaan modal sebesar Rp260 juta. Dana tersebut diperuntukkan bagi pengembangan budidaya penggemukan kambing, persewaan alat dan mesin pertanian berupa traktor, serta kemitraan pertanian bersama kelompok petani milenial dengan konsep bagi hasil.

Direktur BUMKal Boko Makmur, Muhamad Efendi, memaparkan bahwa hingga tahun berjalan ini, BUMKal mampu menyumbang PADes sekitar Rp75 juta, yang berasal dari pembagian 30 persen laba bersih sesuai Anggaran Dasar BUMKal, dan angka tersebut belum termasuk kontribusi dari unit ketahanan pangan.

“Untuk unit ketahanan pangan, kami mohon maaf karena laporan detailnya belum dapat kami sajikan saat ini. Namun kami pastikan pada saat Laporan Pertanggungjawaban BUMKal Tahun 2025 yang dijadwalkan akhir Februari nanti, seluruh laporan akan tersaji secara lengkap dan akuntabel,” ujar Efendi.

Sebagai BUMKal di Kabupaten Sleman yang masuk dalam kategori pemeringkatan maju, Boko Makmur optimistis mampu mencapai target pengembangan usaha pada tahun 2026 sesuai program yang telah direncanakan. Sektor wisata menjadi penopang utama, terlebih dengan tren kunjungan wisata yang terus meningkat berkat kreativitas dan inovasi pengelola unit wisata.

Pantauan di lapangan menunjukkan geliat wisata yang tetap ramai bahkan di luar akhir pekan. Menjelang sore hari, kawasan wisata masih dipadati pengunjung, termasuk wisatawan yang menikmati sensasi jeep offroad, dengan suasana riang dan penuh antusiasme.

Sementara itu, perwakilan tim monitoring dari Dinas PMK, Siska Wulandari, menekankan pentingnya tata kelola administrasi yang tertib dan transparan. Menurutnya, administrasi yang baik merupakan wujud nyata akuntabilitas pengelolaan BUMKal kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat.

“Manajemen administrasi yang rapi dan tertib sangat penting, karena menjadi dasar kepercayaan dan keberlanjutan usaha BUMKal,” tegasnya.

Ulu-ulu Kalurahan Bokoharjo yang turut mendampingi kegiatan monitoring menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas evaluasi yang dilakukan. Ia berharap masukan dari Dinas PMK dapat menjadi bahan koreksi dan penguatan bagi Pemerintah Kalurahan Bokoharjo, khususnya dalam pengelolaan BUMKal Boko Makmur ke depan.

“Evaluasi ini menjadi bekal penting bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja BUMKal agar semakin memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. (guns)

Ajib Santoso, SH: Melangkah Pelan tapi Pasti Menata BUMDes Tirta Jaya Nogotirto

Nogotirto,Sleman -  Kepercayaan adalah amanah. Prinsip itulah yang tampak melekat dalam setiap langkah Ajib Santoso, SH, Direktur BUMDes Tirta Jaya Nogotirto. Berlatar belakang sebagai pengusaha, Ajib dipercaya Pemerintah Kalurahan Nogotirto untuk menahkodai BUMDes menggantikan direktur sebelumnya yang telah purna tugas.

Tak butuh waktu lama bagi Ajib untuk beradaptasi. Unit-unit usaha seperti pasar, perdagangan, hingga event organizer bukanlah hal baru baginya. Namun kali ini, tantangannya berbeda. Ia tidak hanya mengelola bisnis, tetapi juga mengemban tanggung jawab publik.

“Ini bukan sekadar usaha, tapi uang negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” begitu prinsip kehati-hatian yang ia pegang teguh.

Dengan pendekatan pelan tapi pasti, Ajib mulai melakukan penataan menyeluruh mulai dari manajemen organisasi, administrasi, hingga tata kelola keuangan agar berjalan sesuai regulasi. Ia menggandeng sekretaris dan bendahara yang masih fresh graduate, penuh idealisme dan semangat belajar, untuk membangun sistem kerja yang transparan dan profesional sejak awal.

Ujian nyata datang ketika Tim Monitoring dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Sleman turun langsung ke lapangan. Perjalanan menuju lokasi unit usaha ketahanan pangan bukan perkara mudah. Titik koordinat di Google Maps yang dibagikan membuat rombongan harus memutar beberapa kali, menyusuri pemukiman warga, hingga akhirnya tiba di sebidang lahan pertanian kebun pepaya yang baru mulai tumbuh.

Lahan tersebut merupakan bagian dari unit ketahanan pangan BUMDes Tirta Jaya. Pada tahun 2025, BUMDes menerima penyertaan modal sebesar Rp 339.069.500, yang dialokasikan untuk pengembangan budidaya ayam petelur. Saat ini, unit tersebut masih dalam tahap pembangunan kandang. Selain itu, BUMDes juga menjalin kemitraan dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk budidaya sayuran dengan sistem bagi hasil, sebagai upaya memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Hujan deras mengiringi kegiatan monitoring hari itu. Meski cuaca kurang bersahabat, tim tetap menyusuri seluruh unit usaha. Mereka diterima oleh jajaran pengurus BUMDes, perwakilan KWT, serta unsur pamong kalurahan yang turut hadir, yakni Carik dan Ulu-ulu. Setelah peninjauan lapangan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan dokumen administrasi dan keuangan guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Secara geografis, Kalurahan Nogotirto memiliki posisi strategis. Berada di jalur arteri primer Ringroad Barat yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nogotirto tumbuh sebagai kawasan penyangga kota yang dinamis dengan aksesibilitas tinggi. Potensi inilah yang menjadi modal besar bagi pengembangan BUMDes ke depan.

Bagi Ajib Santoso, membangun BUMDes bukan soal kecepatan, melainkan ketepatan. Dengan analisis matang, tata kelola yang tertib, dan kemitraan yang adil, ia berharap setiap unit usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Nogotirto.(guns)