Transparansi Jadi Fokus, Pengelolaan BUMDes Mina Mandiri Minomartani Dibenahi

Minomartani, Sleman, 28 November 2025 — Pemerintah Kalurahan Minomartani terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui koordinasi intensif antar unsur pemerintahan. Dalam pertemuan yang melibatkan Lurah Minomartani Edi Suroto, S.H., Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Carik , ulu-ulu, TAPM Agung Margandhi, SE,MM  serta pendamping desa Edy Kurniawan, disepakati sejumlah langkah penting untuk percepatan penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes.

Lurah Minomartani menegaskan bahwa pihaknya belum dapat menandatangani LPJ BUMDes sebelum dilaksanakan pertemuan dengan pengurus BUMDes periode sebelumnya. Sikap tersebut diambil untuk memastikan akurasi data, kejelasan prosedur, serta menjamin transparansi dalam seluruh tahapan pertanggungjawaban.

Sementara itu, BPKal Minomartani menyatakan kesiapan untuk menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus). Namun demikian, pelaksanaan forum tersebut baru dapat dilakukan setelah seluruh dokumen pendukung dinyatakan lengkap. Dokumen yang dimaksud meliputi LPJ BUMDes, susunan pengurus BUMDes yang baru, analisis usaha Ketapang, serta program kerja BUMDes.

Sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi tersebut, sejumlah langkah strategis telah disusun. Pertama, pemerintah kalurahan dan pendamping desa akan melakukan koordinasi lanjutan dengan pengurus BUMDes periode sebelumnya guna memenuhi permintaan administrasi dari lurah. Kedua, seluruh dokumen yang menjadi persyaratan muskalsus akan dilengkapi sebelum diserahkan kepada BPKal. Ketiga, muskalsus akan digelar segera setelah seluruh berkas dinyatakan komplit. Selanjutnya, penandatanganan LPJ BUMDes oleh lurah akan dilakukan sebagai tahap akhir proses.

Lurah Minomartani Edi Suroto, S.H., menyampaikan bahwa sejak awal tahun pihaknya telah mendorong percepatan pelaksanaan program ketahanan pangan melalui pengurus BUMDes yang baru. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan serapan Dana Desa (DD) tahun 2025 dapat terlaksana tepat waktu serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kalurahan Minomartani dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMDes. Dengan tertatanya proses pertanggungjawaban dan perencanaan program kerja, BUMDes diharapkan mampu berperan lebih optimal dalam mendukung pengembangan ekonomi kalurahan.

 

Ternak Burung Puyuh Mendukung Ketahanan Pangan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan ketahanan pangan di Kalurahan Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, maka BUMDes Kepuharjo melakukan kegiatan ternak burung puyuh. Kegiatan ini dilaksanakan setelah Musyawah Desa Kepuharjo menyepakati penyertaan modal sebesar 20% dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 untuk modal BUMDes yang akan digunakan untuk kegiatan ketahanan pangan. Jumlah penyertaan modal yang digunakan adalah Rp. 195.000.000. penyertaan modal sebesar itu digunakan untuk membuat kandang, pembelian pakan dan bibit puyuh yang siap bertelur sebanyak 6.000 ekor

Kegiatan usaha ternak puyuh dilakukan karena pangsa pasar masih terbuka dan adanya kerjasama dengan penyedia bibit untuk bisa menampung dan membeli hasil telur puyuh nantinya.

Selain ternak puyuh, BUMDes Kepuharjo juga melakukan kegiatan usaha ternak lele. Ternak lele dilakukan karena cara pengelolaan yang sederhana dan kegiatan usaha ternak lele ini akan di sinergikan dengan kegiatan penanaman tanaman sayuran. Hal ini bisa dilakukan dari pembuangan air kolam akan digunakan untuk mengairi tanaman sayuran yang ada yang dikelola oleh KWT Kalurahan Kepuharjo.

Kegiatan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh BUMDes ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa meningkatkan PADes Kalurahan Kepuharjo.

 

 

 

 

“Stiker Hukuman dan Bola Raksasa: Cara Melepas Penat Usai Pleno Lomba Kalurahan Inovatif 2025”

Sariharjo, Ngaglik, Sleman - Suasana penuh ketegangan usai rangkaian penilaian Lomba Kalurahan Inovatif Sleman 2025 akhirnya mencair pada Selasa (25/11) pagi. Bertempat di kawasan desa wisata Kebon Ndeso Wonorejo, Sariharjo, seluruh tim yuri dari perwakilan lintas OPD mengikuti kegiatan pleno evaluasi sekaligus sesi penyegaran (refreshing) melalui kegiatan outbond bersama.

Pleno evaluasi dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, R. Budi Pramono, SIP, M.Si. Dalam rapat tersebut, telah ditetapkan enam kalurahan dengan nilai tertinggi, yang selanjutnya akan diumumkan secara resmi setelah hasil pleno disampaikan kepada Bupati Sleman.

Menariknya, hasil pleno kali ini menghadirkan sejumlah kejutan. Banyak prediksi internal tim yuri yang tidak sesuai, sehingga memicu gelak tawa dan candaan antar anggota. Beberapa kalurahan yang sebelumnya diperkirakan masuk nominasi justru tidak lolos, sementara yang lain tampil mengejutkan dan berhasil masuk enam besar. Meski demikian, seluruh proses penilaian dinilai sangat objektif karena dilaksanakan oleh OPD yang memiliki kompetensi sesuai bidang penilaian masing-masing.

Untuk mencairkan suasana pasca pleno yang berlangsung cukup serius, panitia kemudian menggelar outbond lintas OPD. Seluruh peserta, termasuk Kepala Dinas PMK, mengikuti rangkaian permainan dari awal hingga akhir. Tim pemandu dari Desa Wisata Kebon Ndeso dengan sengaja menghadirkan berbagai permainan kreatif yang “menggoda” para pejabat OPD, lengkap dengan hukuman tempel stiker bagi peserta yang melakukan kesalahan. Suasana berubah menjadi penuh tawa tanpa sekat jabatan semua larut dalam kebersamaan.

Beragam permainan seru digelar, mulai dari volley ball menggunakan bola raksasa di bawah terik matahari, hingga permainan menyusun botol bertingkat. Sebelum menyusun, peserta terlebih dahulu dirias ala badut sambil menunggangi kuda lumping, sehingga menciptakan momen lucu dan tak terlupakan. Permainan cepat dengan kilatan flash warna-warni menjadi penutup sesi outbond yang berlangsung meriah.

Acara ditutup dengan sesi menyanyi dan berjoget bersama, menjadi simbol pelepas penat sekaligus penguat solidaritas antar perangkat daerah. Dalam kesempatan tersebut, Dinas PMK menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dengan baik dalam penyelenggaraan Lomba Kalurahan Inovatif serta berbagai kegiatan pendukungnya.

“Kebersamaan inilah yang menumbuhkan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Sleman Sembada,” demikian pesan penutup dari Dinas PMK.

“Empat Tahun Vakum, Bumdesa Makarti Margoluwih Siap Tancap Gas di Bawah Kepemimpinan Baru”

Margoluwih, Seyegan, Sleman – Setelah empat tahun vakum dan mengalami sejumlah kendala internal, Bumdesa Makarti Margoluwih, Kapanewon Seyegan, kembali menggeliat. Seluruh unit usaha lama perdagangan umum, jasa fotokopi, hingga pengelolaan pasar telah berhenti beroperasi setelah direktur dan jajaran pengurus sebelumnya mengundurkan diri tanpa penjelasan yang jelas. Dalam masa kevakuman tersebut, pengelolaan pasar sementara diampu oleh ulu-ulu Kalurahan Margoluwih.

Memasuki 2025, pemerintah kalurahan melakukan langkah besar dengan merestrukturisasi total Bumdesa. Hasilnya, terpilih jajaran kepengurusan baru yang seluruh posisi strategisnya direktur, sekretaris, hingga bendahara diisi oleh para perempuan muda Margoluwih. Sebuah formasi segar yang kemudian dijuluki sebagai “Srikandi-Srikandi Margoluwih”.

Namun demikian, hingga awal November, pemerintah kalurahan belum menyerahkan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) pengurus lama beserta aset-aset Bumdesa yang masih tercatat. Kondisi ini menyulitkan pengurus baru untuk segera menjalankan program, terlebih pada 2025 Bumdesa mendapat amanah mengelola program ketahanan pangan sebesar 20 persen dari Pagu Dana Desa.

Untuk mempercepat penyelesaian persoalan, Selasa (18/11/2025) digelar koordinasi khusus di Ruang Rapat Kantor Pemerintah Kalurahan Margoluwih dengan menghadirkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Agung Margandhi, SE, MM. Hadir dalam forum tersebut Ketua BPKal Drs. Kuswadi beserta anggota, jajaran pamong kalurahan termasuk Carik Avi Arvita Dewi , Danarto , pendamping desa Estri Wahyuni, serta pengurus dan pengawas Bumdesa.

Dalam paparannya, Agung Margandhi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kalurahan, BPKal, dan pengurus Bumdesa untuk membuka kembali unit-unit usaha yang sempat mangkrak. Ia juga memberikan motivasi agar pengalaman buruk pengelolaan sebelumnya tidak menjadi hambatan bagi langkah maju ke depan.

Pihak BPKal sempat menyampaikan keragu-raguan karena pengalaman penyertaan modal yang cukup besar di periode sebelumnya justru berakhir tanpa hasil. Trauma ini masih membekas, namun penjelasan dari narasumber berhasil membangkitkan optimisme forum. Seluruh peserta akhirnya sepakat untuk memberikan dukungan penuh kepada pengurus baru.

Direktur Bumdesa yang baru, Cut Mutia Daya Founna, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan rancangan bisnis (business plan), program kerja, dan strategi pengembangan unit usaha baru. Ia menegaskan bahwa Bumdesa siap bergerak cepat “tancap gas” jika pemerintah kalurahan segera menyerahkan aset dan dokumen pertanggungjawaban dari pengurus lama.

“Kami siap mengejar ketertinggalan dari Bumdesa-Bumdesa lain. Tim sudah menyiapkan perencanaan dan sangat berharap proses serah terima aset segera diselesaikan,” ujar Cut Mutia di hadapan forum.

Pendamping desa, Estri Wahyuni, juga menegaskan bahwa proses pengajuan badan hukum Bumdesa menjadi prioritas. Ia menilai kepengurusan baru memiliki energi positif dan tekad kuat untuk membawa Makarti Margoluwih kembali menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan bersama untuk mempercepat penyelesaian permasalahan dan memberikan dukungan penuh terhadap Pengurus baru  Bumdesa Makarti Margoluwih. (gand)

“Serapan Minim, Kapanewon Turi Lakukan Inspeksi Mendadak di Kalurahan Bangunkerto”

Turi, Sleman - Kapanewon Turi melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pada Pemerintah Kalurahan Bangunkerto Rabu 19 November 2025, setelah melihat serapan APBKal yang sangat minim menjelang akhir tahun anggaran. Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Jawatan Praja Dwi Marwanto ,SE dan Jawatan Kemakmuran Rachmad Widaryanto, SP., MM, serta didampingi para pendamping desa, yaitu Niken Andry Astuti, STP., MBA, dan Riswanto. Hadir pula Agung Margandhi, SE., MM, selaku TAPM Kabupaten Sleman.

Sebelum turun ke lapangan, rombongan terlebih dahulu melakukan koordinasi di Kantor Kapanewon untuk membagi fokus pengawasan. Jawatan Praja mengagendakan pemeriksaan siklus pemerintahan kalurahan, Jawatan Kemakmuran meninjau pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan, sementara pendamping desa diberi mandat mengevaluasi serapan Dana Desa yang terlihat sangat rendah.

Saat tiba di Kantor Kalurahan Bangunkerto, rombongan mendapati suasana pelayanan yang sepi. Pemerintah kalurahan hanya diwakili oleh Lurah, Carik, dan Pangripto, sementara bendahara desa (Danarto) tidak berada di tempat.

Tanpa menunggu lama, Jawatan Praja langsung meminta klarifikasi mengenai APBKal Perubahan dan RKP, yang hingga kini belum diterima oleh Kapanewon. Pertanyaan juga diarahkan pada pelaksanaan Muskal Khusus Ketahanan Pangan, yang ternyata dilakukan tanpa mengundang perwakilan Dinas PMK maupun Kapanewon. Pihak kapanewon menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berprinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif, agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kesalahpahaman.

Dalam sesi pemeriksaan berikutnya, Jawatan Kemakmuran mempertanyakan penggunaan Dana Keistimewaan sekitar Rp 600 juta. Rincian pemanfaatan anggaran menjadi sorotan utama, mengingat besarnya nilai dana dan minimnya laporan yang masuk ke tingkat kapanewon.

Pendamping desa Niken Andry Astuti juga menegur keras terkait serapan Dana Desa yang sangat minim, di mana masih terdapat puluhan kegiatan yang belum direalisasikan mulai dari pemeliharaan jalan, RTLH, posyandu, hingga kegiatan sosial lainnya. Ia mempertanyakan apakah kegiatan-kegiatan tersebut masih memungkinkan untuk dilaksanakan, mengingat tahun anggaran hampir berakhir.

Pendamping lokal desa Riswanto menyoroti anggaran pelatihan Siskeudes senilai Rp 20 juta, yang dinilai tidak wajar jika peserta hanya sedikit. Ia mempertanyakan bukti pelaksanaan dan daftar peserta pelatihan tersebut.

Sementara itu, TAPM Agung Margandhi mempertanyakan status Dana Ketahanan Pangan sebesar Rp 265.808.600. Ia menanyakan apakah dana tersebut telah ditransfer ke rekening BUMDes dan digunakan untuk jenis usaha apa.

Lurah Bangunkerto, Anas Makruf, menyampaikan terima kasih atas kunjungan tersebut dan meminta maaf atas berbagai keterlambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Carik Bangunkerto memberikan beberapa penjelasan:

• APBKal Perubahan sudah disampaikan ke BPKal dan direncanakan Muskal dilaksanakan minggu ini.

• Dana Keistimewaan sebesar Rp 401 juta telah direalisasikan untuk budidaya cabai, pepaya, dan peternakan kambing.

• Banyak kegiatan yang belum berjalan akibat refocusing anggaran, khususnya pembangunan talud dan infrastruktur.

• Kegiatan yang tertunda akan dilaksanakan minggu ini.

• Dana ketahanan pangan telah dicairkan pada awal tahun dan diserahkan secara tunai ke BUMDes untuk usaha pertanian cabai.

Menutup sidak tersebut, Jawatan Praja menegaskan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan harus patuh pada aturan, mekanisme, dan tata kelola keuangan yang baik. Ia menekankan bahwa dengan komitmen Kalurahan Bangunkerto yang menyatakan seluruh administrasi dan kegiatan akan selesai minggu depan, Kapanewon akan melakukan monitoring ulang, termasuk pengecekan langsung ke lapangan dan verifikasi administrasi.

Sidak ini diharapkan menjadi momentum bagi Kalurahan Bangunkerto untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi, serta mempercepat realisasi program demi kesejahteraan masyarakat. (gand)

Ketegangan Mereda! Rapat Dua Hari Hasilkan Titik Terang Selisih Keuangan BUMDes Rejo Gemilang Sendangrejo

Sendangrejo, Minggir, Sleman - Pemerintah Kalurahan Sendangrejo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman menggelar rapat koordinasi dua hari pada 17–18 November 2025 untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan BUMDes Rejo Gumilang. Rapat intensif tersebut diadakan sebagai tindak lanjut permohonan resmi dari pihak kalurahan untuk memastikan penyelesaian selisih keuangan dan kejelasan pertanggungjawaban BUMDes periode sebelumnya.

Koordinasi yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan Dinas PMK Sleman melalui Kasi PM, Siska Wulandari, S.Kom., MM, bersama jajaran staf, TAPM Sleman  Agung Margandhi, SE., MM, serta Pendamping Desa Suharti, SE. Dari Pemerintah Kalurahan hadir Lurah Hardjanto dan Carik Dira Nur Rakhmawati. Pertemuan hari pertama difokuskan pada dialog dengan pengurus dan pengawas lama, sedangkan hari kedua untuk mendengarkan penjelasan dan kebutuhan pengurus baru.

Mengawali rapat, Lurah Sendangrejo menegaskan bahwa LPJ BUMDes hingga kini belum tuntas, meskipun telah menjadi keputusan Muskal. Ia berharap dengan kehadiran fasilitator dari Dinas PMK, persoalan dapat diselesaikan tanpa perlu melibatkan pihak eksternal seperti Inspektorat. “Yang penting, semuanya kembali pada aturan. Kami ingin masalah selesai baik-baik, tanpa tekanan, dan tanpa menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Lurah juga menekankan pentingnya kerapian dokumen administratif, mulai dari pengunduran diri, pengangkatan pengurus baru, hingga penataan rekening BUMDes.

Turut memberikan arahan, Siska Wulandari menyampaikan bahwa persoalan yang muncul lebih disebabkan oleh miskomunikasi, bukan tindakan wanprestasi. Ia mendorong pengurus BUMDes periode 2019–2025 untuk segera melunasi kewajiban yang sudah diputuskan dalam Muskal, di mana LPJ “diterima dengan syarat”. Siska juga menegaskan bahwa penyelesaian harus memegang teguh keputusan Muskal sebagai landasan utama.

Penjelasan dari pengurus lama kemudian mengerucut pada persoalan selisih keuangan.
Pengawas BUMDes melaporkan bahwa:

• Terdapat selisih sebesar Rp101.393.000,

• Rp23 juta berupa DO Pertamina,

• Rp35 juta telah disetor kepada bendahara desa,

• serta selisih Rp45 juta akibat pencatatan ganda.

Temuan lain dari investigasi pengurus baru juga menunjukkan adanya catatan Rp136 juta yang belum sinkron.

Sementara itu, direktur lama, Suharto, menjelaskan bahwa Muskal sebelumnya mencatat selisih Rp 91 juta, namun laporan tambahan dari pengurus baru menyoroti angka Rp 45 juta yang sebelumnya belum tercatat.

Memasuki hari kedua, rapat berlanjut dengan pengurus baru yang kini memegang kendali BUMDes Rejo Gumilang. Direktur baru, Agus, meminta agar ada rincian aset yang jelas baik kas, aset Pertashop, lapak, maupun unit lain. Ia mengusulkan agar proses penilaian aset dilakukan oleh Inspektorat Daerah, demi menjamin objektivitas dan menghindari beban moral bagi pengurus baru.

Selain itu, pengurus baru menyatakan belum dapat menerima laporan keuangan dari pengurus lama, dan baru menerima serah terima kas sebagaimana hasil koordinasi di hari sebelumnya. Mereka menekankan pentingnya percepatan peralihan agar unit usaha khususnya Pertashop yang sempat mangkrak dapat segera kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu pula unit Ketahanan Pangan yang sedang berjalan juga membutuhkan kelancaran agar tidak terdampak permasalahan administrasi sebelumnya.

Pengawas baru, Wondo, menambahkan harapannya agar pengurus baru bisa segera bekerja, dan peralihan aset dapat diselesaikan secepatnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Carik kemudian membacakan Berita Acara hasil koordinasi dengan pengurus lama, yang menyebutkan bahwa:

• Forum menyepakati penyelesaian selisih Rp101.393.000,

• dan Rp35 juta telah disetor kepada Danarto sebagai bagian penyelesaian awal.

Lurah Sendangrejo menyampaikan bahwa setelah dialog intensif hari pertama, telah dicapai kesepakatan bahwa selisih keuangan akan diselesaikan paling lambat Desember 2025. Kesepakatan ini telah dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Lurah, Pengawas, dan Direktur.

Dinas PMK Sleman menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi proses penyelesaian hingga BUMDes kembali berjalan normal, transparan, dan akuntabel.

Rapat koordinasi dua hari ini menjadi momentum penting bagi BUMDes Rejo Gumilang untuk menata ulang pengelolaan, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan kelangsungan program pemberdayaan masyarakat. Dengan pendampingan pemerintah dan komitmen seluruh pihak, persoalan yang terjadi diharapkan dapat selesai tepat waktu dan membawa BUMDes kembali pada jalur tata kelola yang baik.(gand)

BUMDes dan MBG Jadi Sorotan: BPKP Gelar Evaluasi Langsung di Kabupaten Sleman

 

Sleman - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman pada Kamis, 20 November 2025, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pengumpulan Informasi terkait Peran BUM Desa dalam Program MBG serta praktik baik tata kelola BUM Desa di Kabupaten Sleman . Kegiatan ini merupakan pelaksanaan mandat berdasarkan Surat Perintah Nomor PE.06.02/S-396/D505/3/2025 tertanggal 14 November 2025.

Kunjungan tim BPKP diterima oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Ekowati, SH, bersama jajaran staf, serta didampingi oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Agung Margandhi, SE., MM. Dalam sesi wawancara tersebut, BPKP memperoleh berbagai informasi strategis mengenai perkembangan, tantangan, dan inovasi BUM Desa di Kabupaten Sleman.

Dinas PMK Sleman menyampaikan bahwa hingga 1 November 2025 terdapat 82 BUM Desa dan 10 BUM Desma, dengan 40 di antaranya telah berbadan hukum. Sebanyak 42 BUM Desa saat ini sedang dalam proses pengajuan badan hukum, dan empat desa lainnya ditargetkan membentuk BUM Desa sebelum akhir tahun 2025.

Terkait peran BUM Desa dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), BPKP mencatat sejumlah BUM Desa dan BUM Desma telah berperan sebagai mitra penyedia modal Dapur SPPG di berbagai kapanewon. Salah satu contoh adalah BUMDesma Poerboyo LKD Berbah, yang telah menanamkan modal senilai Rp 950 juta sebagai invesor dalam pembangunan SPPG Jogotirto dengan penerimaan bagi hasil mencapai Rp 88,6 juta hingga Oktober 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas PMK Sleman juga memaparkan progres penganggaran Ketahanan Pangan (Ketapang) 20% Dana Desa, di mana dari total 86 desa, sebanyak 84 desa telah menganggarkan, dan 80 desa telah menyalurkannya ke BUM Desa. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala, seperti kesiapan kelembagaan BUM Desa, keterbatasan pengalaman pengurus, hingga dinamika politik lokal yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan program.

Seusai sesi wawancara di kantor Dinas PMK Sleman, rombongan BPKP melanjutkan kegiatan dengan kunjungan lapangan ke BUMDesma Poerboyo LKD Berbah untuk melakukan peninjauan langsung terhadap pengelolaan unit usaha serta implementasi program yang sedang berjalan.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara BPKP, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan BUM Desa dalam rangka meningkatkan tata kelola, efektivitas program MBG, serta pemberdayaan ekonomi desa secara berkelanjutan.(gand)

“Muskal Pondokrejo Bahas Revitalisasi BUMDes: Dorong Profesionalisme dan Kemandirian Pangan”

Pondokrejo, Tempel, Sleman 17 November 2025 - Musyawarah Kalurahan (Muskal) Pondokrejo digelar dengan agenda utama revitalisasi kepengurusan BUMDes serta penetapan program kerja tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan kalurahan, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta para pendamping desa.

Mewakili Panewu Tempel, Sri Lestari, S.H., selaku Jawatan Praja, menegaskan pentingnya seluruh unsur pengelola BUMDes baik direktur, pengawas, maupun penasehat untuk senantiasa taat terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa ketaatan tersebut menjadi kunci agar pelaksanaan kegiatan usaha tidak menimbulkan persoalan maupun berpotensi bersinggungan dengan hukum.

Sementara itu, Erdi Afiata Valentine, S.E., M.M., dari Jawatan Kemakmuran Kapanewon Tempel, juga memberikan arahan kepada para pengurus BUMDes. Ia menekankan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang berorientasi bisnis dengan tujuan memperkuat pendapatan kalurahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Karena itu, ia mengingatkan agar seluruh kegiatan BUMDes dijalankan secara profesional, transparan, dan penuh tanggung jawab.

Sebelum penetapan kepengurusan dan program kerja, para peserta Muskal mendapatkan motivasi dari R. Agus Kholiq, S.E., M.M., Ketua Forum BUMDes DIY sekaligus Direktur BUMDes Tridadi Makmur. Ia menyoroti peluang besar bagi BUMDes dalam pengembangan program ketahanan pangan. Saat ini terdapat sekitar 15 SPPG di Kabupaten Sleman yang dikelola BUMDes dan BUMDesMa, sehingga membuka kesempatan bagi BUMDes untuk berkolaborasi terutama dalam distribusi bahan pangan dapur MBG, seperti beras, telur, daging, susu, sayuran, tahu, tempe, dan produk lainnya.

Lurah Pondokrejo, R. Widayatna, S.E., dalam sambutannya menyampaikan bahwa BUMDes Migunani Pondokrejo memiliki peluang besar untuk bermitra dengan dapur MBG. Hal ini didukung oleh banyaknya industri kecil pembuat tahu di wilayah Pondokrejo serta potensi pertanian dan perikanan yang sangat subur. Ia optimis BUMDes dapat mendistribusikan hasil produksi lokal seperti tahu, sayur-mayur, dan buah-buahan. Lurah juga menyatakan keyakinannya bahwa pengurus baru mampu membawa BUMDes Migunani Pondokrejo menjadi lebih profesional dan berdaya saing.

Hadir pula Agung Margandhi, S.E., M.M., selaku TAPM, yang memberikan semangat kepada seluruh peserta musyawarah agar aktif berpartisipasi dalam pembangunan kalurahan. Ia mengajak masyarakat untuk memberikan ide, gagasan, serta motivasi demi mewujudkan Pondokrejo yang mandiri pangan dan sejahtera, melalui keterlibatan dalam forum-forum musyawarah dan kegiatan koordinasi.

Musyawarah ditutup dengan penandatanganan Berita Acara oleh Ketua BPKal dan Lurah Pondokrejo sebagai bentuk pengesahan hasil musyawarah.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola BUMDes Migunani Pondokrejo sekaligus mendorong terwujudnya ekonomi kalurahan yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

“Dari Maggot sampai Model Farming: Tirtoadi Nggak Main-Main!”

Tirtoadi, Mlati, Sleman,  14 November 2025 -  Penilaian  akhir Lomba Kalurahan Inovatif 2025 di Kalurahan Tirtoadi berlangsung hangat meski diguyur hujan rintik-rintik. Udara sejuk dan suasana akrab semakin menguatkan semangat seluruh pemangku kepentingan yang hadir, termasuk Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, para pamong, tokoh masyarakat, hingga media nasional yang turut meliput momen penting ini.

Lurah Tirtoadi membuka acara dengan ucapan selamat datang serta harapan agar kegiatan ini mendorong masyarakat terus berinovasi menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ia menegaskan pentingnya literasi teknologi yang berdampak positif bagi warga, sekaligus memaparkan berbagai prestasi gemilang yang diraih Tirtoadi sepanjang 2024.- 2025
Beberapa capaian unggulan antara lain:

• Pengelolaan keuangan terbaik tingkat kabupaten,

• Inovasi pengolahan maggot bekerja sama dengan Gapoktan dan KWT, dengan nilai jual Rp2.000/gram dan pemasaran yang telah menjangkau seluruh Indonesia,

• Mesin pengolahan sampah berkapasitas 1 ton per hari,

• Kekuatan UMKM kerajinan bambu dan batik,

• Serta inovasi pertanian berbasis lahan sempit melalui model farming (sayuran, ikan, dan ayam) sebagai solusi berkurangnya lahan hijau akibat pembangunan jalan tol.

Kepala Dinas PMK, R. Budi Pramono, SIP, MSi, menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang unjuk karya, tetapi harus berperan sebagai pandom—yang memberi arahan—dan pandum—yang memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Ia menyampaikan tiga prinsip Warek, Waras, Wasis: masyarakat mudah mendapatkan bekal kehidupan, layanan kesehatan, serta kemampuan menempatkan diri sebagai warga yang berdaya. Lomba ini, menurutnya, menjadi ruang tumbuhnya ide-ide segar untuk membentuk inovasi yang lebih maju dan relevan.

Apresiasi juga datang dari perwakilan tim juri, dr. Seruni Anggreeni Susila, MPH, yang kagum pada kemampuan pamong Tirtoadi memberikan jawaban komprehensif serta menghadirkan pelayanan yang benar-benar baru. Ia menilai Tirtoadi layak dijadikan pilot project berkat kualitas layanannya yang unggul dan konsisten.

Sementara itu, Panewu Mlati Drs. Arifin menyoroti keberhasilan Tirtoadi dalam pemberdayaan masyarakat, terutama pada pengelolaan sampah dan maggot. Ia menyampaikan bahwa proposal terkait program unggulan Tirtoadi bahkan telah sampai ke tingkat pusat di Jakarta, dan diharapkan segera terealisasi. Dengan penuh semangat ia menutup dengan pantun:
“Jalan-jalan ke Tirtoadi, mengevaluasi dengan gembira.
Tirtoadi melayani dengan hati, sudah selayaknya menjadi juara.”

Momentum penilaian terakhir ini menjadi gambaran bahwa Tirtoadi bukan hanya kalurahan yang berinovasi, tetapi juga yang mampu menggerakkan warganya untuk maju bersama. Semangat, kolaborasi, dan pelayanan berbasis hati menjadikan Tirtoadi layak menjadi contoh bagi banyak daerah lainnya.

“Dari Ujung Perbatasan, Gayamharjo Menjawab: Adoh Ratu Cerak Watu, Tapi Semangat Tetap Nomor Satu!”

 

Prambanan, Sleman 13 November 2025 — Kalurahan Gayamharjo, wilayah yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Klaten dan Gunungkidul, kini menunjukkan geliat pembangunan yang mengesankan. Di bawah kepemimpinan Lurah Parwoko, S.T., Gayamharjo berhasil menumbuhkan semangat ekonomi lokal melalui penguatan produk unggulan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam kegiatan penilaian kalurahan yang berlangsung meriah, Parwoko menyampaikan bahwa Pemerintah Kalurahan berkomitmen memberikan pelayanan administrasi terbaik kepada masyarakat.

  “Kami berupaya semaksimal mungkin menyiapkan pelayanan publik yang transparan dan profesional. Bila masih terdapat kekurangan, hal tersebut akan kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Parwoko menuturkan bahwa sektor ekonomi masyarakat Gayamharjo kini semakin berkembang, didorong oleh potensi UMKM berbasis pertanian dan pangan lokal. Beberapa produk unggulan seperti mocaf, olahan singkong, dan gadung menjadi hasil binaan yang mendapat dukungan dari pihak swasta.

Ketua tim penilai, Ekowati, S.H., memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kalurahan Gayamharjo atas penyambutan yang ramah dan penuh semangat, bahkan diawali dengan penampilan tari tradisional khas daerah setempat.

“Tim Kalurahan Gayamharjo telah menunjukkan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan dokumen yang lengkap. Instrumen penilaian yang kami gunakan juga telah direview bersama akademisi, agar menghasilkan layanan publik yang lebih baik dan terukur,” ungkapnya. 

Ia menegaskan, keberhasilan layanan publik sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang mampu menggerakkan aparatur dan masyarakat secara sinergis.

Suasana penilaian semakin semarak saat para juri dan tamu undangan memborong aneka produk UMKM lokal. Deretan produk seperti mocaf, pati garut, telur bebek, telur ayam KUB, keripik sukun, emping garut, brownies tela, dan aneka rempah-rempah laris manis terjual.

Hal ini menjadi bukti nyata bahwa produk-produk lokal Gayamharjo tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki daya saing tinggi di pasar.

Kesan Pesan Perwakilan tim juri, Dra. Siti Wahyu Purwaningsih, mengungkapkan kekagumannya terhadap kemajuan Gayamharjo.

“Meski berada di daerah pinggiran, Gayamharjo tidak kalah dengan wilayah perkotaan. Gotong royong masyarakat masih sangat kental, dan produk-produk UMKM-nya mampu mengangkat nama daerah,” tuturnya.

Ia juga berharap agar produk telur ayam KUB dapat menjadi ikon khas Gayamharjo yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Semoga ini menjadi titik awal perkembangan Gayamharjo menuju desa mandiri dan berdaya saing,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Panewu Prambanan, Purwanti, S.H., M.M., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kalurahan Gayamharjo atas dedikasi dan kerja kerasnya.

“Setiap kalurahan memiliki karakteristik berbeda. Gayamharjo dengan kondisi geografisnya yang khas telah menunjukkan kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Beliau juga menyoroti sektor peternakan, terutama produk telur ayam KUB, sebagai inovasi unggulan yang patut dikembangkan. “Kehadiran tim juri diharapkan dapat memotivasi jajaran pemerintah kalurahan untuk terus meningkatkan ketertiban administrasi dan kualitas layanan publik,” pungkasnya.

Melalui kerja sama yang solid antara pemerintah kalurahan, pelaku UMKM, dan masyarakat, Gayamharjo kini menjelma menjadi contoh nyata bahwa wilayah pinggiran pun mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan baru.
Dengan semangat gotong royong dan kepemimpinan yang visioner, Gayamharjo menatap masa depan dengan optimisme: membangun dari desa, menembus batas kemajuan.

“Makaryo Neng Ndeso Ora Kudu Tekan Kutho: Girikerto Buktikan Inovasi Lahir dari Desa”

Turi, Sleman – 12 November 2025 - Suasana sederhana namun penuh semangat tampak di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Sleman, saat pelaksanaan Penilaian Lomba Kalurahan Inovatif Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Panewu Turi Joko Susilo, Lurah Girikerto Sudibyo, S.Pd, beserta jajaran pamong, BPKal, Karang Taruna, Pokdarwis, PKK, Bumdes, pengelola desa wisata, pelaku UMKM, dan unsur masyarakat lainnya.

Meskipun dikemas dengan sederhana, acara penilaian tersebut berlangsung meriah dan hangat, mencerminkan semangat gotong royong serta kolaborasi masyarakat Girikerto dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya.

Dalam sambutannya, Lurah Girikerto Sudibyo, S.Pd menegaskan bahwa pelaksanaan lomba ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan bagian dari perjalanan menuju desa yang inovatif dan berkelanjutan.

“Kesederhanaan tahun ini sesuai arahan Bupati—efektif dan efisien. Namun, semangat inovasi tidak boleh berkurang,” ujar Sudibyo.

Ia menambahkan, penyelenggaraan pemerintahan kalurahan harus memiliki masterplan yang terarah dengan visi SEMAR DALIL — Sejahtera, Mandiri, Religius, dan Berbudaya dalam Lingkungan yang Lestari.

Berbagai kegiatan pembangunan di Girikerto dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang berpijak pada visi-misi tersebut. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama, mulai dari pengembangan perikanan, peternakan ayam pedaging, pengelolaan sumber air untuk AMDK oleh Bumdes, hingga penguatan sektor wisata desa, UMKM, Gapoktan, dan KWT.

“Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam penyusunan RKP. Kami mohon bimbingan dan masukan agar ke depan Girikerto semakin baik,” tutup Sudibyo.

Sementara itu, Ketua Tim Juri, Ekowati, S.H., menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kalurahan Girikerto atas persiapan dan semangat yang ditunjukkan.

“Pelaksanaan tahun ini sesuai amanat Peraturan Bupati. Ada lima instrumen penilaian yang kami gunakan: esensial, ekonomi-bisnis, layanan dasar, layanan administrasi, dan kepemimpinan,” jelasnya.

Ia berharap, Girikerto dapat menjadi desa yang benar-benar berswasembada di berbagai bidang. Menurutnya, lomba inovasi ini tidak dimaksudkan untuk membebani pemerintah kalurahan, melainkan untuk mendorong inovasi lokal agar selaras dengan masterplan pembangunan desa.

Suasana penilaian berlangsung interaktif dan dinamis. Di setiap meja layanan, terlihat antusiasme peserta yang memamerkan dokumen pendukung dan produk inovatif. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah meja ekonomi-bisnis, di mana kolaborasi antara BUMDes, Pokdarwis, Desa Wisata, Gapoktan, KWT, dan UMKM menghasilkan berbagai terobosan yang mampu menekan urbanisasi dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Produk-produk inovatif pun bermunculan, seperti lotion dari susu kambing, minuman fermentasi sari salak beralkohol rendah yang telah menembus pasar nasional, hingga susu bubuk dan permen salak (kembang gula) yang bahkan sudah dipasarkan ke luar negeri.

Sektor perikanan dan peternakan juga menunjukkan kemajuan dengan hadirnya produk olahan abon ikan dan aneka makanan khas yang dijajakan oleh UMKM di berbagai area wisata Girikerto, seperti camping ground, homestay, susur sungai, kebun petik salak, dan outbound.

Ketua PKK, Ibu Ning, yang juga mewakili tim juri, menyampaikan kesan positif terhadap kerapian administrasi dan kekuatan inovasi masyarakat.

“Semua administrasi terdokumentasi dengan baik. Inovasi Gapoktan dalam pengelolaan kolam terpadu—yang memadukan perikanan, peternakan, perkebunan, dan pertanian di lahan terbatas—menjadi inspirasi luar biasa,” ujarnya.

Dalam penutup acara, Panewu Turi Joko Susilo memberikan apresiasi terhadap kerja keras seluruh elemen masyarakat Girikerto. Ia menilai kepemimpinan Lurah Sudibyo yang moderat dan terbuka telah berhasil membangun sistem sosial-politik desa yang aman, nyaman, dan penuh komitmen bersama.

“Pola family farming atau pertanian keluarga menjadi andalan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat harus terus dikembangkan,” tegasnya.

Lomba Kalurahan Inovatif di Girikerto membuktikan bahwa kemajuan tidak selalu harus megah. Dari kesederhanaan, lahir inovasi yang membumi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Girikerto kini melangkah mantap menuju visinya: “Girikerto Sentosa Menuju Desa Sembada.”

Tamanmartani Nyawiji, Meraih Mimpi Menjadi Nomor Siji: Inovasi Tanpa Henti Menuju Kalurahan Cerdas dan Mandiri

Sleman, Tamanmartani, 11 November 2025 - Ajang Lomba Kalurahan Inovatif Tahun 2025 kembali digelar dengan semarak. Sebanyak 17 kalurahan di Kabupaten Sleman turut berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dalam menghadirkan terobosan dan pelayanan bagi masyarakat. Tahun ini, Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, tampil all out dan menjadi sorotan berkat berbagai inovasi yang digarap secara serius dan kolaboratif.

Dalam menghadapi lomba bergengsi ini, seluruh elemen Kalurahan Tamanmartani bersatu padu. Pamong kalurahan, lembaga kemasyarakatan, PKK, Pokdarwis, koperasi, BUMDes, karang taruna, hingga relawan “Bolo Ngabehi” bahu-membahu mempersiapkan segala aspek dengan matang. Semangat “nyawiji meraih mimpi menjadi nomor siji” benar-benar terasa di setiap langkah persiapan.

Pada saat pembukaan lomba, para tamu disambut dengan penayangan di layar lebar yang menampilkan berbagai produk dan inovasi unggulan dari Tamanmartani. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah inovasi pelayanan masyarakat berbasis jemput bola melalui armada “Vespa Kuning Plat Merah”. Dengan layanan ini, warga cukup menghubungi petugas melalui telepon atau WhatsApp, dan seluruh urusan surat-menyurat dapat diselesaikan tanpa harus datang ke kantor kalurahan — sebuah bentuk pelayanan prima yang humanis dan efektif.

Dalam sambutannya, Lurah Tamanmartani, Gandang Hardjanata, menyampaikan bahwa kunci keberhasilan pelayanan publik di wilayahnya adalah pelibatan aktif masyarakat.

“Kami selalu melibatkan warga agar semua berjalan dengan baik. Inovasi harus hadir dari kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selain inovasi pelayanan publik, Tamanmartani juga memiliki berbagai program unggulan seperti:

• Bimbingan belajar gratis untuk anak-anak sekolah,

• Koperasi Merah Putih dengan anggota lebih dari 1.000 orang, salah satu yang terbesar di Indonesia,

• Program “Bolo Ngabehi” yang bergerak dalam recovery dan bedah warung bagi pelaku UMKM,

• Dan layanan internet murah yang dikelola oleh BUMDes 5758 (Maju Mapan).

Semua program tersebut menjadi bukti nyata bahwa inovasi Tamanmartani tidak hanya fokus pada layanan administratif, tetapi juga menyentuh sisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Panewu Kalasan, Samino, S.I.P., M.Sc., menyampaikan apresiasinya kepada seluruh tim yang telah berjuang.

“Inovasi layanan dengan Vespa Kuning menjadi ikon Tamanmartani. Kami berharap tim Kalinov dapat memberikan masukan berharga agar pelayanan ke depan semakin baik,” ungkapnya.

Kesan dan pesan juga disampaikan oleh  Ketua Tim Juri Kalinov, Ekowati, S.H., yang juga Kabid Pemberdayaan Dinas PMK Sleman.

“Kami memberikan apresiasi kepada semua  pihak yang terlibat . Evaluasi ini diharapkan mampu mendorong  kalurahan menjadi lebih inovatif dan adaptif. Lima instrumen penilaian yang kami gunakan merupakan hasil kajian akademis untuk kemajuan desa,” jelasnya.

Kekuatan kolaborasi di Tamanmartani juga tampak dari sinergi antara BUMDes 5758 (Maju Mapan), Koperasi Merah Putih, UMKM, dan Pokdarwis. Direktur BUMDes, Wawan Purwanto, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menghadirkan manfaat nyata bagi warga.

“Kami menyediakan internet murah bagi masyarakat Tamanmartani dan sekitarnya. Tak hanya itu, setiap sudut gang kami pasang  CCTV untuk menjaga keamanan lingkungan,” ujarnya dengan bangga.

Dengan kombinasi inovasi pelayanan publik, penguatan ekonomi, serta kepedulian sosial, Tamanmartani semakin mantap menapaki jalan menuju Kalurahan Cerdas, Mandiri, dan Inovatif.

“Dari Maguwoharjo hingga Glagaharjo: Potret Dinamis Lomba Kalurahan Inovatif Sleman 2025”

Sleman, 10 November 2025 - Kabupaten Sleman kembali menggelar Lomba Kalurahan Inovatif Tahun 2025, sebuah ajang bergengsi yang menjadi wadah bagi kalurahan untuk menampilkan kreativitas, inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini telah berlangsung mulai 29 Oktober hingga 6 November 2025, diawali dengan tahapan penilaian administrasi, di mana setiap kalurahan peserta mengunggah bukti dukung berupa dokumen dalam bentuk soft file melalui tautan Google Form yang telah disediakan panitia.

Selanjutnya, tahapan klarifikasi lapangan dilaksanakan pada 10–14 November 2025, dengan dibagi menjadi  empat kelompok tim juri yang turun langsung meninjau kalurahan peserta. Pada hari pertama penilaian lapangan, tim juri melakukan kunjungan di empat lokasi sesuai kelompok tim,  untuk hari pertama yaitu Kalurahan Maguwoharjo, Glagaharjo, Sumberagung, dan Sendangagung.

Suasana penyambutan di setiap kalurahan berlangsung meriah dan hangat, diawali dengan tarian selamat datang yang menggambarkan kekayaan budaya lokal. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Lurah dan Panewu setempat, serta penilaian terhadap dokumen inovasi dan pelayanan kalurahan oleh dewan juri.

Pada kesempatan tersebut, Penjabat (PJ) Lurah Maguwoharjo, Muhammad Falak Susanto, SE, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2022. Ia menegaskan bahwa lomba kalurahan inovatif merupakan ajang tahunan yang pada tahun-tahun sebelumnya digelar dengan sangat meriah. Namun, tahun ini pelaksanaannya lebih efisien, sesuai dengan arahan Bupati Sleman, tanpa mengurangi esensi kegiatan.

Falak Susanto juga menyampaikan optimismenya bahwa Kalurahan Maguwoharjo mampu meraih hasil terbaik dalam lomba ini. Selain itu, ia mengumumkan bahwa pada 16–22 November mendatang, Maguwoharjo akan menggelar “Maguwoharjo Ekspo”, sebuah kegiatan yang mengangkat potensi ekonomi dan budaya lokal, dan akan dibuka secara resmi oleh GKR Mangkubumi. Rangkaian kegiatan tersebut akan ditutup dengan “Maguwoharjo Bersholawat” bersama  Gus Yusuf.

Sementara itu, Panewu Depok, Djoko Muljanto, SP, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kemajuan Kalurahan Maguwoharjo. Ia menyoroti peningkatan kepuasan pelayanan publik, serta kemajuan produk-produk unggulan seperti hasil Gapoktan, KWT, dan UMKM yang semakin berkembang. Djoko juga menilai bahwa inovasi berbasis digital di Maguwoharjo telah menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Dengan mengusung slogan “Prasojo lan Mitayani” (Sederhana namun dapat dipercaya), Panewu Depok berharap penilaian dewan juri dapat dilakukan secara obyektif dan profesional, serta jika terdapat kekurangan, dapat dijadikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan ke depan. Ia menambahkan bahwa  penilaian lomba terbagi dalam lima instrumen utama, yakni Layanan Esensial, Layanan Dasar, Ekonomi dan Bisnis, Administrasi dan Kepemimpinan.

Setelah seluruh rangkaian penilaian lapangan selesai dilakukan, kegiatan ditutup dengan sambutan Ketua Tim Rombongan Juri, yaitu Ibu Ekowati, SH dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, yang menyampaikan kesan dan pesan atas hasil klarifikasi  lapangan.

Tidak dapat dipungkiri, antusiasme dan kesibukan kalurahan peserta dalam mempersiapkan lomba ini sangat tinggi. Seluruh proses persiapan juga mendapat dukungan penuh dari para pendamping desa, yang turut berperan penting dalam mendampingi kalurahan menghadapi penilaian administrasi maupun klarifikasi lapangan.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi yang terus tumbuh, diharapkan Lomba Kalurahan Inovatif Kabupaten Sleman Tahun 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi motivasi bagi setiap kalurahan untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Panen Raya Perdana Melon “Wima Farm”: Inovasi Ketahanan Pangan dan Wisata Edukasi dari BUMDes Widodo Makaryo Widodomartani

Widodomartani, Sleman, 7 November 2025 – Suasana semarak menyelimuti hamparan lahan seluas satu hektar milik BUMDes Widodo Makaryo pada acara Panen Raya Perdana Melon program ketahanan pangan yang digelar pada hari ini. Dengan total nilai penyertaan modal kalurahan  Rp250 juta, kegiatan ini menjadi tonggak awal lahirnya kawasan pertanian terpadu “Wima Farm” yang memadukan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan wisata edukatif.

BUMDes Widodo Makaryo, yang berdiri sejak tahun 2020 di bawah kepemimpinan Direktur Ari, terus menunjukkan inovasi dan kreativitas dalam menggerakkan ekonomi desa. Melalui konsep pertanian terpadu, kawasan ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat produksi pangan, tetapi juga destinasi wisata edukasi dengan pemandangan indah Gunung Merapi serta sumber air yang melimpah — menjadikannya lokasi yang sangat potensial untuk pengembangan wisata agro dan edukatif.

Dalam program ketahanan pangan ini, BUMDes menanam berbagai varietas melon unggulan, di antaranya:

• Honeydew (Melon Madu) dengan kulit halus dan cita rasa manis segar,

• Sky Rocket dengan kulit berjaring putih kekuningan,

• Cantaloupe (Rock Melon) berdaging oranye manis,

• Golden Prize berwarna kuning cerah menggoda, serta

• Galia, yang ditanam dengan sistem greenhouse.

Setiap unit greenhouse berukuran 8 x 24 meter dengan jumlah 600 tanaman melon. Masa tanam hingga panen berlangsung sekitar 70 hari, dan pengelola menghadirkan konsep “Pilih Sendiri, Petik Sendiri” dengan harga Rp30.000 per kilogram. Berdasarkan analisa usaha yang telah dilakukan, diperkirakan usaha ini akan mencapai Break Even Point (BEP) setelah enam kali panen.

Acara panen raya turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat, antara lain Ibu Siska Wulandari, S.Kom., M.M. dari Dinas PMK beserta jajaran, Bapak Aditya selaku Jawatan Projo dari unsur Kapanewon, serta perwakilan Pemerintah Kalurahan Widodomartani yang dihadiri oleh Carik dan Danarto. Hadir pula dari unsur pendamping desa Deny Pratam, ST ,  TAPM Agung Margandhi, S.E., M.M. dan Budi Prasetyo, S.E.

Kehadiran para tamu undangan ini menjadi bentuk nyata dukungan terhadap komitmen BUMDes Widodo Makaryo dalam mengembangkan sektor ketahanan pangan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Dalam sambutannya, Direktur Ari menegaskan bahwa BUMDes tidak berjalan sendiri. Program ini turut melibatkan Gapoktan dan Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui sistem bagi hasil 70:30 untuk BUMDes. Selain melon, mereka juga menanam berbagai komoditas polowijo seperti cabai, sawi, timun, dan kacang panjang di area terpadu ini.

Tak hanya fokus pada pertanian, Wima Farm juga mengembangkan unit perikanan dengan pembibitan dan konsumsi ikan nila, serta peternakan kambing dengan sistem kandang komunal. Di masa mendatang, kawasan ini direncanakan diperluas menjadi area wisata air dan pemancingan, memanfaatkan letaknya yang strategis di tepi sungai dengan panorama alam yang memukau.

Hadirnya BUMDes Widodo Makaryo telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Widodomartani. Ke depan, Direktur Ari optimis bahwa kawasan “Wima Farm” akan semakin ramai dan menjadi pusat aktivitas masyarakat desa. Ia juga berencana mengadakan berbagai event dan festival desa untuk melibatkan UMKM lokal agar dapat berpartisipasi dalam menghidupkan kawasan ini.

“Kami ingin Wima Farm menjadi contoh nyata pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Ketika sektor pertanian, perikanan, dan wisata bersinergi, maka kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat secara berkelanjutan,” ujar Direktur Ari dengan penuh optimisme.

BUMDes Widodo Makaryo merupakan Badan Usaha Milik Desa Widodomartani yang berdiri sejak tahun 2020 dengan komitmen menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui inovasi usaha produktif dan pemberdayaan masyarakat. Melalui Wima Farm, BUMDes ini tidak hanya menanam hasil bumi, tetapi juga menanam harapan bagi kemajuan dan kemandirian desa.

BUMDes Adi Sejahtera Sumberadi Siap Tancap Gas, Dapat Motivasi dan Semangat dari Murtodho, SH,MH Koordinator TAPM DIY

 

Sleman — Dalam upaya memperkuat kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adi Sejahtera dan lembaga ekonomi desa lainnya, Pemerintah Kalurahan Sumberadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, menggelar sarasehan penguatan kapasitas pengelola BUMDes di RM Den Joyo Resto, Rabu 29 Oktober 2025.

Acara yang dihadiri oleh pengurus BUMDes, pengurus Koperasi Desa Merah Putih, pamong kalurahan, lembaga desa, GAPOKTAN, Kelompok Wanita Tani (KWT), serta tokoh masyarakat ini dibuka secara resmi oleh Lurah Sumberadi, Drs. Hadi Sunyoto. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa pengelolaan BUMDes oleh sumber daya yang profesional dan kompeten akan menjadi kunci terwujudnya masyarakat Sumberadi yang makmur dan sejahtera.

Sebagai keynote speaker, hadir Murtodho, S.H., M.H., Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi DIY. Dalam paparannya, Murtodho menekankan pentingnya pengembangan unit usaha desa sebagai penopang perekonomian nasional. “Membangun Indonesia harus dimulai dari desa, karena sumber potensi ekonomi sesungguhnya ada di desa,” tegasnya.

Sementara itu, Agung Margandhi, S.E., M.M., dari TAPM Kabupaten Sleman, turut memberikan materi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan lembaga ekonomi desa. Ia juga mengingatkan pentingnya seluruh pengurus, penasihat, dan pengawas BUMDes memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar organisasi dapat berjalan optimal.

Menambah semangat acara, turut hadir Sukasmanto dari Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas BUMDes Adi Sejahtera Sumberadi. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan komitmennya untuk memaksimalkan potensi ekonomi Kalurahan Sumberadi.

“Sejak berdiri pada tahun 2018, BUMDes Adi Sejahtera memang belum mencapai hasil maksimal. Namun dengan hadirnya direktur baru, Bapak Djafar B.A., yang memiliki latar belakang sebagai aktivis pemberdayaan, kami optimistis tahun ini akan menjadi titik kebangkitan,” ungkap Sukasmanto.

Ia juga menjelaskan bahwa pada tahun ini BUMDes memperoleh penyertaan modal sebesar Rp 338 juta dari program ketahanan pangan, yang akan digunakan untuk budidaya pepaya kualitas super dengan memanfaatkan tanah kas desa. Peningkatan kapasitas ini merupakan bagian dari reformasi pemberdayaan desa yang bersumber dari Dana Keistimewaan Pemerintah DIY.

Sesi diskusi dalam sarasehan berlangsung sangat dinamis dan interaktif. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan berbagai pertanyaan dan gagasan yang konstruktif. Ketua BPKal Sumberadi Supiyati,S.SIT, M.kes  menyampaikan dukungannya terhadap keberadaan BUMDes dan berkomitmen untuk ikut berperan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat desa semakin memahami pentingnya kolaborasi dalam membangun perekonomian desa yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi Kalurahan: Sinergi untuk Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Fisik Desa

Oleh: Tutik Tri Handayani, ST., MM
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) P3MD Kabupaten Sleman

Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan fisik di tingkat kalurahan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jasa Konstruksi Kalurahan pada Selasa, 21 Oktober 2025, bertempat di Ballroom Hotel Crystal Lotus, Sinduadi, Sleman.

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas PUPKP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK), serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) P3MD Kabupaten Sleman, dalam mendukung penguatan kapasitas pamong dan pelaksana teknis di tingkat kalurahan.

Peserta kegiatan ini adalah Tim Teknis Kabupaten Sleman serta Pamong Kalurahan, khususnya Ulu-Ulu se-Kabupaten Sleman, yang memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing.

Kolaborasi OPD dan TAPM untuk Penguatan Kapasitas Teknis Kalurahan

Bimtek ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi terkait, yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Sleman, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Dinas PMK, Dinas PUPKP, serta saya sendiri, Tutik Tri Handayani, ST., MM, dari TAPM P3MD Kabupaten Sleman.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya memperkuat sinergi lintas sektor agar pelaksanaan pembangunan kalurahan, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), dapat berjalan dengan tertib administrasi, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan jasa konstruksi yang berlaku.

Fokus pada Pengendalian dan Laporan Akhir Kegiatan Fisik

Fokus utama dalam kegiatan bimbingan teknis kali ini adalah pengendalian pelaksanaan kegiatan fisik dan penyusunan laporan akhir pembangunan yang dibiayai oleh APBKal. Materi yang disampaikan mencakup tahapan penting mulai dari perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, monitoring pengawasan, hingga penyusunan laporan akhir kegiatan fisik.

Dalam sesi yang saya sampaikan, saya menekankan pentingnya sinkronisasi antara aspek teknis dan administrasi dalam setiap kegiatan pembangunan di kalurahan. Laporan akhir kegiatan bukan hanya formalitas, tetapi menjadi bukti pertanggungjawaban atas hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Selain itu, laporan yang baik juga menjadi dasar untuk evaluasi keberlanjutan program dan perencanaan kegiatan berikutnya. Oleh karena itu, pemahaman teknis dan administratif harus berjalan seimbang, dengan tetap mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Menuju Pembangunan Kalurahan yang Tertib dan Akuntabel

Kegiatan Bimtek ini berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Diskusi yang hidup menunjukkan komitmen kuat dari pamong kalurahan, khususnya para Ulu-Ulu sebagai pelaksana kegiatan infrastruktur di kalurahan, untuk terus belajar dan memperkuat kapasitas dalam bidang pengelolaan kegiatan pembangunan.

Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan lahir sinergi yang semakin solid antara OPD teknis, Dinas PMK, TAPM P3MD, dan Pemerintah Kalurahan dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, tertib administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

“Pengendalian dan pelaporan kegiatan fisik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga cerminan tanggung jawab moral pemerintah kalurahan terhadap masyarakat yang dilayaninya.”