TPP SLEMAN SEMBADA

Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi Kalurahan: Sinergi untuk Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Fisik Desa

Oleh: Tutik Tri Handayani, ST., MM
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) P3MD Kabupaten Sleman

Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan fisik di tingkat kalurahan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jasa Konstruksi Kalurahan pada Selasa, 21 Oktober 2025, bertempat di Ballroom Hotel Crystal Lotus, Sinduadi, Sleman.

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas PUPKP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK), serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) P3MD Kabupaten Sleman, dalam mendukung penguatan kapasitas pamong dan pelaksana teknis di tingkat kalurahan.

Peserta kegiatan ini adalah Tim Teknis Kabupaten Sleman serta Pamong Kalurahan, khususnya Ulu-Ulu se-Kabupaten Sleman, yang memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing.

Kolaborasi OPD dan TAPM untuk Penguatan Kapasitas Teknis Kalurahan

Bimtek ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi terkait, yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Sleman, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Dinas PMK, Dinas PUPKP, serta saya sendiri, Tutik Tri Handayani, ST., MM, dari TAPM P3MD Kabupaten Sleman.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya memperkuat sinergi lintas sektor agar pelaksanaan pembangunan kalurahan, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), dapat berjalan dengan tertib administrasi, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan jasa konstruksi yang berlaku.

Fokus pada Pengendalian dan Laporan Akhir Kegiatan Fisik

Fokus utama dalam kegiatan bimbingan teknis kali ini adalah pengendalian pelaksanaan kegiatan fisik dan penyusunan laporan akhir pembangunan yang dibiayai oleh APBKal. Materi yang disampaikan mencakup tahapan penting mulai dari perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, monitoring pengawasan, hingga penyusunan laporan akhir kegiatan fisik.

Dalam sesi yang saya sampaikan, saya menekankan pentingnya sinkronisasi antara aspek teknis dan administrasi dalam setiap kegiatan pembangunan di kalurahan. Laporan akhir kegiatan bukan hanya formalitas, tetapi menjadi bukti pertanggungjawaban atas hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Selain itu, laporan yang baik juga menjadi dasar untuk evaluasi keberlanjutan program dan perencanaan kegiatan berikutnya. Oleh karena itu, pemahaman teknis dan administratif harus berjalan seimbang, dengan tetap mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Menuju Pembangunan Kalurahan yang Tertib dan Akuntabel

Kegiatan Bimtek ini berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Diskusi yang hidup menunjukkan komitmen kuat dari pamong kalurahan, khususnya para Ulu-Ulu sebagai pelaksana kegiatan infrastruktur di kalurahan, untuk terus belajar dan memperkuat kapasitas dalam bidang pengelolaan kegiatan pembangunan.

Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan lahir sinergi yang semakin solid antara OPD teknis, Dinas PMK, TAPM P3MD, dan Pemerintah Kalurahan dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, tertib administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

“Pengendalian dan pelaporan kegiatan fisik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga cerminan tanggung jawab moral pemerintah kalurahan terhadap masyarakat yang dilayaninya.”